TVRINews, Majalengka
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, memperoleh alokasi 2.025 unit bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah pada 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 250 unit rumah.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan bantuan tersebut tersebar di 26 kecamatan dan 173 desa di Kabupaten Majalengka.
"Pada tahun 2026, Kabupaten Majalengka memperoleh alokasi BSPS atau kini Bedah Rumah sebanyak 2.025 unit rumah yang tersebar di 26 kecamatan dan 173 desa. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 250 unit rumah. Program ini mampu entaskan rumah tidak layak huni di Majalengka," ujar Sri Haryati saat mengunjungi sejumlah rumah penerima bantuan yang telah selesai direnovasi di Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Minggu, 8 November 2026.
Dalam peninjauan tersebut, jajaran Kementerian PKP berdialog langsung dengan masyarakat penerima bantuan sekaligus melihat hasil renovasi rumah.
Peningkatan alokasi bantuan juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada 2026, Jawa Barat memperoleh alokasi BSPS sebanyak 49.229 unit rumah, menjadikannya provinsi dengan alokasi terbesar secara nasional. Angka tersebut meningkat dari 6.367 unit pada 2025.
Dalam kunjungannya, Sri Haryati meninjau rumah milik Sami, 80 tahun, seorang pengepul barang rongsok yang tinggal bersama satu anggota keluarga. Dengan pekerjaan dan penghasilan tidak menentu, bantuan BSPS menjadi dukungan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.
Rombongan juga mengunjungi rumah Agus Suryana, seorang buruh harian lepas yang tinggal bersama satu anggota keluarga. Agus memiliki penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan. Sebelum menerima bantuan, rumahnya membutuhkan perbaikan agar lebih aman dan nyaman ditempati.
Lokasi berikutnya adalah rumah Endang Sopiyan, pekerja jasa cuci rumahan dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan. Selain memperoleh bantuan bedah rumah melalui BSPS, Endang telah menerima sertipikat rumah gratis dan mengajukan KUR Perumahan untuk mendukung kegiatan ekonominya.
Ketiga rumah tersebut telah selesai direnovasi. Dalam kesempatan itu, Sri Haryati memasang peneng BSPS di masing-masing rumah sebagai tanda bahwa proses renovasi telah rampung.
Sri Haryati menegaskan program BSPS merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak.
"Presiden Prabowo mendorong untuk membedah rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni dan dalam membuat aturan yang mempermudah dan anggarannya jelas harus transparan," ucap Sri Haryati.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Menurutnya, bantuan bedah rumah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Saya minta ketika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya harap difoto dan divideo serta dilaporkan, karena ini adalah program strategis Presiden Prabowo yang menyentuh langsung ke masyarakat," tutur Sri Haryati.
Selain meningkatkan kualitas hunian, Sri Haryati menyebut program BSPS turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Kegiatan renovasi rumah menggerakkan pekerja bangunan, warung, dan toko material, sekaligus membuka peluang kerja serta meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
Ia meminta jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II lebih aktif menyosialisasikan program Kementerian PKP, khususnya Program 3 Juta Rumah, serta mempercepat pencapaian target bantuan bedah rumah bagi masyarakat.
