TVRINews – Jakarta
Publik soroti efektivitas program bantuan sosial, sektor ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah saat ini.
Lembaga riset Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei nasional terbaru bertajuk "Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran". Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum berada pada angka 65,4 persen, dengan 67,0 persen responden menyatakan optimisme dan kepercayaan bahwa pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Survei yang dilangsungkan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 tersebut melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel menerapkan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung (face-to-face interview) oleh tenaga pencacah terlatih.
Kesenjangan Penilaian Kepuasan Kepemimpinan
Hasil temuan menunjukkan perbedaan signifikan antara penilaian terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 65,2 persen (62,3 persen puas dan 2,9 persen sangat puas). Sebanyak 28,1 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 6,7 persen memilih tidak menjawab.
(Hasil Survei Kinerja Presiden Prabowo. (Sumber Data: Badan Survei PPI))
Sebaliknya, tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 49,0 persen (46,3 persen puas dan 2,7 persen sangat puas). Penilaian tidak puas terhadap Wakil Presiden mencapai 38,5 persen, dengan 12,5 persen responden tidak memberikan jawaban.
(Hasil Survei Kinerja Wakil Presiden Gibran (Sumber Data: Badan Survei PPI))
Penilaian kepuasan terhadap Presiden Prabowo terdistribusi relatif merata di berbagai daerah, dengan angka tertinggi di wilayah Kalimantan-Sulawesi (81,3 persen) serta Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur (70,9 persen). Namun, kepuasan tercatat lebih rendah di kalangan pemilih berpendidikan tinggi/tamat perguruan tinggi (43,2 persen) dan kelompok ekonomi kelas atas (upper class) (25,0 persen).
Sektor Unggulan dan Tantangan Utama
PPI memetakan faktor pendorong kepuasan publik serta tantangan utama yang dihadapi administrasi saat ini. Berdasarkan jawaban spontan (top of mind), program kerja yang dinilai paling berhasil meliputi:
• Bantuan Sosial (Bansos): 15,9% (sebagai program paling bagus) / 16,7% (alasan kepuasan utama)
• Sekolah Rakyat: 12,6%
• Makan Bergizi Gratis (MBG): 11,0%
• Sekolah Gratis hingga Perguruan Tinggi: 8,1%
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis: 7,7%
• Penindakan Korupsi: 10,3% (alasan kepuasan utama)
Di sisi lain, persoalan ekonomi menjadi perhatian mendasar masyarakat yang harus segera diselesaikan:
• Kemiskinan dan Kesulitan Ekonomi: 33,5%
• Tingginya Harga Bahan Pokok/Sembako: 15,6%
• Tingkat Korupsi: 14,1%
• Keterbatasan Lapangan Kerja: 6,4%
• Penyaluran Bansos yang Belum Merata: 5,8%
Evaluasi Kinerja Jajaran Menteri
Survei ini memapar persepsi publik terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Sepuluh pejabat negara dengan penilaian kinerja terbaik versi responden adalah:
1. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) — 15,4%
2. Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet) — 14,5%
3. Erick Thohir (Menteri Pemuda dan Olahraga) — 6,0%
4. Saifullah Yusuf (Menteri Sosial) — 4,5%
5. Bahlil Lahadalia (Menko Hilirisasi & Transmisi Energi) — 3,2%
6. Maruarar Sirait (Menteri Perumahan Rakyat) — 2,1%
7. Tito Karnabian (Menteri Dalam Negeri) — 1,5%
8. Zulkifli Hasan (Menko Pangan) — 1,1%
9. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara) — 0,9%
10. Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi) — 0,8%
(Hasil Survei Kinerja Kabinet (Sumber Data: Badan Survei PPI))
Alasan utama mengapresiasi Menteri Pertanian adalah capaian swasembada pangan (29,6%) dan ketersediaan pupuk murah (17,6%). Sementara itu, Sekretaris Kabinet dinilai baik karena dianggap fokus bekerja tanpa banyak bicara (19,6%) serta gagah (15,6%). Menpora Erick Thohir mendapat sentimen positif berkat peningkatan performa tim nasional sepak bola (15,6%).
Adapun sepuluh menteri/pejabat dengan penilaian kinerja terendah meliputi:
1. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) — 19,8% (dipicu masalah penanganan karhutla 21,4% dan maraknya pembalakan hutan 9,7%)
2. Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Pariwisata) — 11,2% (dinilai belum optimal memaksimalkan potensi pariwisata 15,3%)
3. Nusron Wahid (Menteri ATR/Kepala BPN) — 9,3% (terkait persoalan mafia tanah 12,6% dan biaya sertifikat 10,2%)
4. Natalius Pigai (Menteri HAM) — 6,5%
5. Dody Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum) — 0,7%
6. Agus Andrianto (Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) — 0,3%
7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) — 0,3%
8. Yasserli (Menteri Ketenagakerjaan) — 0,2%
9. Arifatul Khoiri Fauzi (Menteri PPA) — 0,1%
10. Rini Widyantini (Menteri PAN-RB) — 0,1%
Mengenai dinamika kabinet, sebanyak 62,2 persen masyarakat menyatakan setuju terhadap kebijakan perombakan kabinet (reshuffle) yang beberapa kali dilakukan Presiden Prabowo, sedangkan 14,7 persen tidak setuju dan 23,1 persen tidak memberikan jawaban.
Dynamika Elektabilitas dan Peta Politik 2029
Dalam pengenalan tokoh (popularity), lima nama menempati posisi teratas: Prabowo Subianto (96,8%), Gibran Rakabuming Raka (93,8%), Anies Baswedan (90,9%), Ganjar Pranowo (85,8%), dan Dedi Mulyadi (84,3%).
Pada pertanyaan terbuka (open-ended) elektabilitas calon presiden, Prabowo Subianto memimpin dengan 31,6 persen, diikuti Dedi Mulyadi (11,4%), Anies Baswedan (10,1%), Gibran Rakabuming Raka (6,9%), dan Ganjar Pranowo (4,4%).
Pada simulasi terbatas 5 nama capres mendatang:
• Prabowo Subianto: 40,5%
• Anies Baswedan: 17,7%
• Agus Harimurti Yudhoyono: 14,0%
• Gibran Rakabuming Raka: 12,2%
• Pramono Anung: 3,9%
• Belum Menentukan (Undecided): 11,7%
PPI mencatat bahwa Dedi Mulyadi tidak dimasukkan dalam skenario calon presiden karena posisinya sebagai kader dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pendamping Prabowo. Namun, pada simulasi calon wakil presiden secara terbuka, Dedi Mulyadi menempati posisi puncak dengan 21,0 persen, mengungguli Gibran Rakabuming Raka (14,2%), Agus Harimurti Yudhoyono (7,1%), dan Anies Baswedan (7,0%).
Reformasi Sistem Pemilu dan Demokrasi
Mengenai tata kelola pemilu, mayoritas publik menghendaki sistem politik yang lebih sederhana:
• Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold 5%) : Sebanyak 40,7 persen responden menyetujui wacana penetapan threshold 5 persen untuk menyeleksi partai di DPR, sementara 25,3 persen tidak setuju dan 34,0 persen tidak menjawab. Alasan persetujuan adalah efisiensi dan stabilitas pemerintahan, sedangkan penolakan didasari kekhawatiran hilangnya suara rakyat. Mayoritas responden menginginkan ambang batas ideal berada pada kisaran 3–5 persen (33,4%) atau di atas 5 persen (29,5%).
• Jumlah Partai Peserta Pemilu: Sebanyak 57,2 persen responden menginginkan jumlah partai peserta pemilu dibatasi maksimal 10 partai.
• Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) : Sebanyak 50,9 persen responden menilai calon presiden harus diusung oleh gabungan partai politik, sedangkan 30,8 persen menghendaki setiap partai berhak mengajukan calonnya sendiri.
• Jumlah Pasangan Capres-Cawapres : Mayoritas responden (70,4%) menyukai kontestasi dengan maksimal 3 pasang calon (38,5% memilih 3 pasang, 31,9% memilih 2 pasang).
Program Pendidikan Gratis
Terkait kebijakan pendidikan, survei mencatat tingkat persetujuan publik yang sangat tinggi sebesar 92,9 persen terhadap rencana menggratiskan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu merealisasikan program tersebut, sementara 37,6 persen merasa ragu akibat kekhawatiran atas keterbatasan anggaran negara dan beban utang.
