TVRINews, Kulon Progo
Kepemimpinan yang adaptif dan kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya terkait ketahanan pangan, air, dan energi.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) yang berlangsung di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 4-8 Agustus 2026.
VKN merupakan bagian dari Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang diikuti sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Rombongan dipimpin Fasilitator Program, Drs. Setia Budi, MA.
Sejumlah instansi yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kejaksaan Agung, LKPP, BPK, KPK, Perpusnas, Sekretariat DPR, serta sejumlah pemerintah provinsi dan kabupaten.
Selama kunjungan, peserta mempelajari berbagai kebijakan dan inovasi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjawab persoalan pembangunan daerah. Mulai dari perubahan iklim, ancaman kekeringan, alih fungsi lahan pertanian, hingga kebutuhan energi untuk menunjang aktivitas produktif masyarakat.
Di sektor pangan, pemerintah daerah mengembangkan diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan potensi lokal. Kelompok Wanita Tani (KWT) didorong memanfaatkan lahan pekarangan dan mengolah berbagai komoditas seperti singkong, ubi, talas, gembili, kacang benguk, cabai, bawang merah, hingga lidah buaya menjadi produk bernilai ekonomi.
Program tersebut tidak berhenti pada produksi. Pemerintah juga memberikan pelatihan pengolahan pangan, membantu pengurusan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), serta membuka ruang kerja sama dengan perguruan tinggi dan kalangan akademisi.
Sementara dalam pengelolaan air, Kulon Progo menggabungkan upaya konservasi dengan penguatan sistem irigasi. Reforestasi kawasan tangkapan mata air, pemanenan air hujan, reservoir komunal, perlindungan kawasan resapan, dan sistem peringatan dini menjadi sejumlah pendekatan yang dikembangkan.
Kebutuhan air untuk pertanian juga ditangani melalui pengaturan pola tanam, pemetaan daerah rawan kekeringan, penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta pembentukan Brigade Pompa.
Berbagai infrastruktur seperti embung, dam parit, irigasi perpipaan, dan sumur pantek dimanfaatkan sebagai sumber alternatif untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian.
Ketahanan pangan dan air kemudian dihubungkan dengan kebutuhan energi. Salah satu inovasi yang diperkenalkan yakni Listrik Masuk Kawasan Pertanian atau Limasan Tani, yang dimanfaatkan untuk mendukung operasional pompa air sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian.
Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi bagian dari strategi tata kelola. Sistem Online Monitoring (Onlimo) digunakan untuk memantau kualitas air secara berkelanjutan. Sementara aplikasi pertanian digital dimanfaatkan untuk pengelolaan data serta mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Pendekatan partisipatif turut diperkuat dengan melibatkan masyarakat dalam pelaporan perubahan kondisi lingkungan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pemantauan.
Peserta VKN dari Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menilai pengalaman di Kulon Progo memberikan gambaran bahwa pembangunan daerah membutuhkan kepemimpinan yang mampu merespons perubahan sekaligus mengantisipasi risiko.
Menurutnya, pengambilan keputusan yang cepat perlu berjalan beriringan dengan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
