TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan keprihatinannya terhadap aksi pemalangan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua. Kemenkes menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas publik yang memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, akses menuju rumah sakit harus tetap terbuka dan tidak terhambat oleh persoalan apa pun.
"Kami berharap situasi ini dapat diselesaikan secara damai tanpa mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama," ujar Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima, dikutip, Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, penutupan akses menuju rumah sakit dapat menimbulkan risiko serius, terutama bagi pasien yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan. Kemenkes pun mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Meski pintu utama RSUP Jayapura dilaporkan mengalami pemalangan sejak pertengahan Juni, manajemen rumah sakit memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Untuk menjaga operasional layanan, akses keluar masuk pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung dialihkan melalui pintu alternatif.
Layanan penting seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, rawat jalan, hingga ruang perawatan intensif tetap beroperasi. Sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan juga masih mendapatkan pelayanan medis sebagaimana mestinya, sementara tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas sesuai jadwal.
Manajemen RSUP Jayapura telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan pemangku kepentingan setempat, guna menjaga kondusivitas situasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Rumah sakit juga mengeluarkan imbauan kesiapsiagaan kepada seluruh pegawai serta terus memberikan informasi perkembangan kondisi melalui saluran komunikasi resmi.
Berdasarkan informasi yang beredar, aksi pemalangan berkaitan dengan tuntutan masyarakat adat mengenai status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura. Menyikapi hal tersebut, Kemenkes berharap seluruh pihak dapat mencari solusi melalui jalur musyawarah sehingga persoalan dapat diselesaikan tanpa menghambat pelayanan kesehatan.
Kemenkes menegaskan bahwa masyarakat Papua tetap harus memperoleh akses layanan kesehatan yang aman, cepat, dan berkualitas. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi serta mendukung upaya penyelesaian yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
