TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono membahas pembentukan kelompok kerja (working group) terkait teknis pembiayaan renovasi rumah rakyat.
Program renovasi ini akan menyasar masyarakat dalam kategori miskin ekstrem dan ditargetkan mencakup satu juta unit rumah, yang akan mulai dijalankan usai Juni 2025. Menurut Fahri, dana untuk program tahap awal ini sudah disiapkan, dan saat ini fokusnya adalah menyusun mekanisme teknis pelaksanaannya.
“Danasudah tersedia untuk minimal satu juta rumah, dan sekarang kita sedang merumuskan tanggung jawab serta mekanisme teknis pelaksanaannya,” ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa renovasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi belanja negara yang memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Diperkirakan, anggaran renovasi per rumah mencapai Rp21,8 juta.
Dalam skema tersebut, pemilik rumah akan dilibatkan secara aktif sebagai tenaga kerja dan akan menerima upah sebesar Rp2,5 juta. Selain itu, fasilitator lapangan akan mendapatkan insentif sebesar Rp1,8 juta. Sementara untuk pengadaan bahan bangunan, pemerintah akan bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih dengan nilai sebesar Rp17,5 juta per unit.
“Bahan bangunan akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih. Ini sesuai arahan Presiden agar rantai distribusi dipangkas, sehingga harga-harga seperti semen, besi, dan baja bisa lebih terjangkau. Dengan begitu, anggaran Rp21,8 juta per rumah bisa memberi dampak yang signifikan,” jelas Fahri.
Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh pembiayaan program ini akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Melihat potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, Fahri menargetkan jumlah rumah yang direnovasi bisa ditingkatkan menjadi dua juta unit pada tahun anggaran 2026.
“Kami mengusulkan agar APBN 2026 bisa mendanai renovasi dua juta rumah. Untuk tahun ini, targetnya satu juta. Tapi kalau pelaksanaannya berjalan baik dan penyerapan anggarannya bagus, target itu bisa ditambah. Ini program strategis untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,”tuturnya.
Baca Juga: Mensos: Data Tunggal Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
