TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap dugaan praktik percaloan dalam pengelolaan titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan, ada sekitar 600 dapur diduga terafiliasi dengan yayasan yang tidak berperan langsung dalam operasional dapur.
"Disinyalir menurut catatan dari Kejaksaan, ada sekitar 560, katakanlah 600 dapur yang terafiliasi, dapur fiktif ini," kata Sudaryono, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut Sudaryono, keberadaan yayasan perantara atau yang disebutnya sebagai yayasan calo semakin terlihat setelah dirinya melakukan pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) di lingkungan BGN.
Ia menjelaskan, dalam skema ideal, mitra atau investor membangun dapur menggunakan modal sendiri. Untuk dapat menyalurkan bantuan pemerintah melalui program MBG, mitra tersebut kemudian mendirikan yayasan yang dikelola oleh pihak investor atau mitra yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, Sudaryono menemukan yayasan yang diduga dibentuk oleh oknum di BGN pusat pada periode sebelumnya, tetapi tidak memiliki modal untuk membangun dapur.
Di sisi lain, terdapat pihak yang memiliki dana untuk membangun dapur, tetapi tidak memiliki akses untuk mendapatkan titik dapur dari BGN. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oleh yayasan perantara untuk memperoleh keuntungan.
"Yang terjadi adalah banyak oknum di BGN pusat yang lampau, itu kemudian dia bikin banyak yayasan, nitii titik-titik, tapi tidak punya uang. Sementara orang yang ingin bangun dapur tidak punya akses untuk bisa dapat titik ke BGN. Ketemulah ini. Sehingga ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apapun, hanya nitii, nyalo, kemudian minta potongan per ompreng," ungkapnya.
Sudaryono menyebut yayasan-yayasan tersebut tidak menjalankan peran substantif dalam operasional dapur, tetapi meminta potongan sebesar Rp500 hingga Rp1.500 untuk setiap ompreng makanan yang disalurkan.
"Sehingga ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apapun, hanya nitii, nyalo, kemudian minta potongan per ompreng Rp500, Rp1.000, Rp1.500, setiap omprengnya, setiap hari, kali sekian ribu, kali sekian dapur," jelasnya.
Ia mengatakan praktik pemotongan tersebut turut memengaruhi kualitas makanan dalam program MBG. Menurutnya, pengurangan dana akibat potongan yang tidak semestinya dapat menyebabkan menu makanan yang disajikan tidak memenuhi standar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN, kata Sudaryono, tengah melakukan pembenahan dengan menertibkan yayasan yang tidak memiliki peran nyata dalam penyelenggaraan program MBG. Ia menegaskan, penertiban akan dilakukan tanpa memandang siapa pemilik atau pihak yang berada di balik yayasan tersebut, selama yayasan bersangkutan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
"Maka di era kita sekarang, itu kita bersihkan semua, kita tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa, selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua," pungkasnya.
