TVRINews, Jakarta
Kerukunan antarumat beragama menjadi bidang yang dinilai publik paling berhasil ditangani oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan Survei Nasional Poltracking Indonesia yang digelar pada 14–20 Agustus 2026, sebanyak 72,5 persen publik menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan penilaian publik terhadap sejumlah persoalan lain yang ditanyakan dalam survei.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Tentu ini adalah sebuah pencapaian yang menggembirakan, khususnya bagi kami di Kementerian Agama. Saya yakin, ini bukan hanya karena hasil kerja pemerintah, tapi ini juga hasil dari upaya masyarakat yang sama-sama menjaganya," kata Kamaruddin dikutip dari siaran persnya, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, kerukunan merupakan fondasi penting dalam pembangunan. Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu terus menjaga dan memperkuat kehidupan keagamaan yang damai dan harmonis.
"Kita semua harus terus menjaga sekaligus terus meningkatkan kerukunan antarumat beragama yang sudah sangat baik ini," jelas Kamaruddin.
Pemerintah juga terus berupaya merespons dinamika yang muncul di tengah masyarakat.
“Pada saat yang sama, kami di Kementerian Agama juga terus berupaya meningkatkan kualitas kerukunan dan memitigasi berbagai dinamika yang muncul di lapangan," ujarnya.
Upaya tersebut sejalan dengan hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 yang mencapai 77,89. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 11 tahun pengukuran IKUB.
Kemenag memandang kerukunan bukan sekadar angka survei. Kerukunan menjadi modal penting dalam pembangunan. Karena itu, sinergi pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh agama, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
