TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya memperkuat respons lintas sektor dalam menghadapi fenomena El Niño yang diperkirakan semakin menguat pada 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Komitmen itu disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Dialog Nasional bertajuk Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Niño Kuat yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 206. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah mitigasi menghadapi dampak El Niño terhadap berbagai sektor pembangunan.
Dalam sambutannya, Faisal menekankan bahwa El Niño merupakan tantangan yang berdampak luas, mulai dari sektor pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, kehutanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, informasi iklim perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan langkah antisipasi di setiap sektor.
“El Niño merupakan tantangan yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. Membangun ketahanan menghadapi El Niño memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,”ujar Faisal dalam keterangan tertulis, dikutip, Rabu, 5 Agustus 2026.
BMKG mencatat fenomena El Niño saat ini telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi kategori sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang, terutama pada Agustus hingga September.
BMKG menjelaskan bahwa El Niño merupakan fenomena iklim global yang dapat memperkuat dampak musim kemarau ketika terjadi secara bersamaan. Kondisi tersebut berisiko memicu kekeringan, menurunnya ketersediaan air, terganggunya produksi pangan, meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, serta berdampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah menyampaikan prediksi El Niño sejak Maret 2026 agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan strategi mitigasi.
Selain itu, BMKG terus mengembangkan pendekatan From Early Warning to Early Action dengan memastikan informasi iklim dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata. Pendekatan tersebut didukung melalui prediksi ENSO, prakiraan musim dan curah hujan, analisis dampak sektoral, sistem peringatan dini kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, layanan informasi iklim berbasis sektor, hingga dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Informasi iklim harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata sehingga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif sebelum dampak terjadi,”imbuhnya.
Menurutnya, layanan BMKG kini semakin disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor, seperti penyusunan kalender tanam adaptif, pengelolaan sumber daya air, mitigasi kebakaran hutan dan lahan, serta dukungan bagi sektor kesehatan dan energi.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa perubahan iklim harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Ia menilai Dialog Nasional tersebut menjadi momentum memperkuat aksi dini yang terpadu, terukur, dan berbasis analisis iklim.
“Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim. Dengan landasan yang kuat, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, tetapi juga membuktikan ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi dinamika iklim global,”ungkap Rachmat.
Melalui dialog tersebut, BMKG menegaskan bahwa informasi iklim menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan menghadapi El Niño. Dukungan data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mendorong langkah mitigasi lebih dini guna mengurangi risiko terhadap masyarakat, ketahanan pangan, sumber daya air, energi, serta keberlanjutan pembangunan nasional.
