TVRINews, Jakarta
Kementerian Agama (Kemenag) memperluas peran lembaga pendidikan keagamaan dalam mendukung pembangunan nasional melalui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kapasitas pesantren, madrasah, dan komunitas pendidikan keagamaan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama antara Sekretariat Jenderal Kemenag dan Sekretariat Jenderal KKP di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026. Pada kesempatan yang sama, KKP juga menandatangani kerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta.
Kerja sama lintas sektor ini mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, riset, inovasi, hingga transformasi digital di bidang kelautan dan perikanan.
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) Kemenag, Imam Syaukani, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran pesantren, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren dan madrasah memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional,” ujar Imam dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemenag, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurutnya, pengembangan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan pendekatan berbasis pendidikan dan pendampingan yang berkesinambungan. Karena itu, Kemenag mendorong lahirnya berbagai program inovatif yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya komunitas keagamaan di wilayah pesisir.
Penandatanganan kerja sama tersebut juga dihadiri Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hubungan dan Kerja Sama Kelembagaan Sutomo, jajaran pejabat KKP, serta pimpinan UNU Cirebon dan UTM Jakarta.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan misi Asta Cita melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” ungkap Andy.
Ia menjelaskan, KKP saat ini menjalankan lima arah kebijakan Ekonomi Biru menuju Indonesia Emas 2045, di antaranya melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, budi daya ikan darat tematik, serta modernisasi kapal perikanan.
Menurut Andy, keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional memerlukan kolaborasi lintas kementerian, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal KKP membangun sinergi dengan Kementerian Agama, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, dan Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan implementasi program-program prioritas KKP,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, UNU Cirebon akan berperan dalam penguatan SDM, penelitian terapan, dan pendampingan masyarakat pesisir. Sementara itu, UTM Jakarta akan mendukung pengembangan transformasi digital, sistem informasi, bisnis digital, serta kewirausahaan di sektor kelautan dan perikanan.
Melalui kerja sama tersebut, Kemenag, KKP, dan perguruan tinggi berharap dapat menghadirkan program pembangunan yang lebih inklusif, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
