TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di DKI Jakarta berjalan cepat, tepat sasaran, dan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau langsung lokasi usulan bedah rumah di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
"Ini perintah Presiden Prabowo, karena Jakarta istilahnya etalasenya Indonesia. Jadi, tolong dibantu karena kita sudah mengalokasikan sekitar 10.000 unit untuk Jakarta," kata Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Senin, 29 Juni 2026.
Pada 2026, alokasi Program BSPS untuk DKI Jakarta meningkat signifikan menjadi 10.000 unit, jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 158 unit. Dari total tersebut, sebanyak 9.700 unit diperuntukkan bagi wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Khusus Jakarta Pusat, pemerintah mengalokasikan 1.810 unit BSPS. Hingga kini, sebanyak 614 unit telah melalui proses inventarisasi dan verifikasi yang tersebar di delapan kecamatan dan 35 kelurahan. Di Kelurahan Kebon Sirih sendiri terdapat 10 calon penerima bantuan, sedangkan di Kecamatan Menteng tercatat 27 unit usulan.
Dalam peninjauan tersebut, Maruarar mengunjungi rumah dua calon penerima bantuan, yakni Supendi (64), seorang pedagang, dan Raffles (61), penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Pekerjaan bedah rumah dijadwalkan dimulai pada 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.
Maruarar menegaskan, Program BSPS merupakan salah satu program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi sebanyak 400.000 unit rumah melalui program tersebut.
"Presiden Prabowo dan DPR RI sudah setuju dengan program bedah rumah sebanyak 400.000 unit di tahun ini. Tentunya kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk merealisasikan program ini karena BSPS sangat menyentuh rakyat secara langsung," ucapnya.
Kemudian, ia juga mengingatkan pentingnya memastikan legalitas lahan calon penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Kementerian PKP, kata Maruarar, akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan legalitas lahan sehingga program dapat terlaksana secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyatakan pemerintah daerah akan melakukan kajian lanjutan terhadap status legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta.
