TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah kembali melaksanakan pembelajaran hingga 22 September 2026.
Hal itu disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Bidang Pendidikan di Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Tito mendengarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengenai perkembangan pemulihan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana.
Tito menilai kembali berlangsungnya kegiatan belajar mengajar menjadi salah satu capaian penting dalam proses pemulihan. Meski ribuan sekolah terdampak, seluruh sekolah telah kembali menjalankan pembelajaran.
"Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Rabu, 23 September 2026.
Meski demikian, Tito menegaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih perlu dipercepat. Sejumlah sekolah masih menghadapi kendala pembangunan yang dipengaruhi kondisi geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, hingga bencana susulan.
"Jadi memang sekali lagi jumlahnya karena jumlahnya masif yang 4.922 (sekolah), tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat," ujar Tito.
Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, Tito meminta pendampingan intensif terhadap sekolah yang progres fisiknya masih di bawah 50 persen. Satgas PRR juga akan mengoordinasikan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait.
Tito turut menyoroti 97 sekolah yang membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya dinilai tidak lagi layak atau berada di kawasan rawan bencana. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah baru dapat segera dilakukan.
"Ini memerlukan sekali lagi dukungan dari rekan-rekan kepala daerah yang 97 yang perlu dilakukan relokasi," ucap Tito.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengidentifikasi akses menuju sekolah yang masih mengalami kerusakan, termasuk jalan dan jembatan. Hasil identifikasi tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat perbaikan akses menuju sekolah.
