TVRINews, Jakarta
Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji skema pendidikan gratis sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut akan menyusun perhitungan pembiayaan secara rinci dengan target penyelesaian dalam waktu dua minggu hingga satu bulan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan tim khusus dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan.
“Bapak Presiden menginstruksikan dilakukan telaah lebih mendalam. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown seluruh hitungan, dengan melibatkan Menteri Sekneg, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan kementerian lainnya,” kata Brian usai melakukan ratas dengan terkait penerapan program pendidikan negeri gratis di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 23 September 2026.
Menurut Brian, pemerintah telah menyusun simulasi awal mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis. Perhitungan tersebut mencakup berbagai sumber pendapatan perguruan tinggi negeri (PTN), mulai dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), penerimaan mahasiswa jalur mandiri, hingga pendapatan program pascasarjana yang selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan program sarjana.
Hasil simulasi tersebut akan dikaji kembali oleh tim khusus agar menghasilkan skema yang lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
“Harapannya, dalam waktu dua minggu sampai satu bulan kita memperoleh hitungan yang lebih rasional sekaligus tahapan implementasi yang lebih baik,” ujarnya.
Brian menambahkan, hasil kajian nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai dasar penyusunan kebijakan resmi mengenai pembebasan biaya kuliah di PTN.
“Angka-angka yang sudah kita hasilkan akan didiskusikan bersama berbagai opsi yang ada, terutama dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam APBN,” ucap Brian.
