TVRINews, Jakarta
Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola lembaganya harus dipertanggungjawabkan. Ia menyebut uang tersebut merupakan uang rakyat, bukan dana yang dapat digunakan tanpa pengawasan.
"Jadi setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya," kata Sudaryono dalam acara 'Transformasi MBG 2.0' di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.
Sudaryono mengatakan, BGN telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah komponen anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk insentif dan biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu kebijakan yang diambil adalah mengubah skema insentif dapur dari pembayaran tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang diproduksi.
BGN juga menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur sebesar Rp3.000 per porsi. Sudaryono menyebut kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan pengeluaran yang dinilai tidak efisien.
"Saya pikir-pikir ya, ini kayak mungkin dulu dipikir uang nenek dia kali ya, saya tidak mengerti juga ini. Sehingga kalau diterus-teruskan Bapak-Ibu semua, ini APBN habis untuk operasional, bukan untuk nasi, bukan untuk menunya. Ini unacceptable, harus dihentikan," ujar Sudaryono.
Selain menata belanja operasional, Sudaryono mengungkapkan adanya saldo rekening virtual account (VA) yang dinilai bermasalah. Ia menyebut terdapat rekening dapur yang belum beroperasi tetapi telah memiliki saldo.
"Kemudian tadi disampaikan saldo VA fiktif tadi, dia dapurnya belum beroperasi tapi sudah ada rekeningnya sama pimpinan lama, diisi. Totalnya adalah sekitar Rp414 atau kira-kira hampir Rp500 miliar atau Rp0,5 triliun. Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat adalah dalam waktu 100 hari ini kami telah mengefisiensi uang rakyat totalnya adalah Rp44 triliun," ucapnya.
Ia menegaskan, pengawasan anggaran akan terus diperketat untuk memastikan dana negara digunakan sesuai kebutuhan program dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini terus kita sisir lagi, karena ini bukan uang nenek saya, ini adalah uang rakyat yang harus dengan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
