TVRINews, Jakarta
Pemerintah tengah mengkaji perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) hingga kelompok masyarakat Desil 8 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan rencana ini bertujuan memperluas perlindungan kesehatan, tidak hanya bagi masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan yang secara ekonomi belum sepenuhnya mapan agar tidak jatuh miskin saat menghadapi penyakit berat.
Secara sederhana, Desil 1 hingga 8 menggambarkan kelompok 80 persen penduduk apabila masyarakat dibagi ke dalam sepuluh kelompok yang sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari yang paling rendah. Namun, hal ini tidak berarti seluruh penduduk dalam kelompok tersebut otomatis menerima bantuan iuran pemerintah.
“Jangan sampai hanya karena satu kali sakit berat, sebuah keluarga kehilangan tabungan, terjerat utang, bahkan jatuh miskin. Karena itu, perlindungan kesehatan harus menjangkau masyarakat yang masih rentan,” kata Gus Ipul dalam keterangannya dikutip, Jumat, 6 November 2026s.
Menurut Gus Ipul, selama ini bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, dalam kenyataannya, kelompok masyarakat di atas Desil 5 juga masih menghadapi risiko ekonomi ketika mengalami sakit berat.
Apalagi, hasil pemutakhiran DTSEN pada awal 2026 menunjukkan lebih dari 11 juta peserta PBI-JK dinonaktifkan, sebagian besar karena terjadi pergeseran status kesejahteraan ke Desil 6 hingga 10.
“Orang yang hari ini tidak masuk kategori miskin belum tentu sudah mampu. Ketika menghadapi penyakit berat dan biaya pengobatan yang besar, mereka bisa kembali jatuh miskin. Inilah yang ingin kita cegah,” ujarnya.
Saat ini, kuota PBI-JK yang dibiayai APBN mencapai 96,8 juta jiwa. Sementara itu, berdasarkan DTSEN, masih terdapat masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.
Gus Ipul menjelaskan pemerintah sedang menyimulasikan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam salah satu rancangan, masyarakat Desil 1 hingga 4 akan ditanggung APBN, Desil 5 hingga 6 oleh APBD kabupaten/kota, sedangkan Desil 7 hingga 8 oleh APBD provinsi. Namun, pembagian tersebut belum final. Pemerintah masih mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah serta kemungkinan penerapan secara bertahap.
“Ini masih dalam tahap simulasi. Kami sedang membahas bagaimana pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah bisa lebih adil, terukur, dan berkelanjutan. Jangan sampai perluasan perlindungan justru menimbulkan beban yang tidak mampu ditanggung daerah,” katanya.
Pembahasan dilakukan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Kesehatan.
Gus Ipul menegaskan, perluasan cakupan hingga Desil 8 bukan berarti seluruh masyarakat dalam kelompok tersebut otomatis memperoleh bantuan iuran dari pemerintah.
Setiap calon penerima tetap harus melalui pemadanan, verifikasi, dan validasi data. Masyarakat yang iurannya sudah menjadi kewajiban pemberi kerja, seperti aparatur sipil negara, TNI, Polri, maupun pekerja penerima upah di perusahaan, tidak menjadi sasaran pembiayaan pemerintah dalam skema ini.
“Prinsipnya harus tepat sasaran. Yang memang menjadi tanggung jawab perusahaan tetap dibayar perusahaan. Yang membutuhkan bantuan pemerintah harus kita lindungi. Semuanya berdasarkan data yang terus dimutakhirkan,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, DTSEN memungkinkan pemerintah melakukan pembagian tanggung jawab secara lebih jelas sekaligus mengurangi tumpang tindih pembiayaan antara pusat dan daerah.
Pemerintah menargetkan pemutakhiran DTSEN rampung pada akhir 2026. Skema anggaran baru diharapkan dapat mulai diajukan pada 2027 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun waktu pemberlakuannya masih menunggu kesiapan regulasi dan penganggaran.
Gus Ipul menjelaskan rancangan masa transisi mengedepankan prinsip keberlanjutan perlindungan bagi masyarakat.
Peserta yang saat ini aktif direncanakan tetap memperoleh jaminan kesehatan sampai proses pengalihan pembiayaan selesai. Sementara itu, peserta nonaktif dari Desil 1 hingga 4, terutama penderita penyakit kronis dan katastropik, menjadi prioritas reaktivasi.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan perlindungan hanya karena perubahan administrasi atau pengalihan pembiayaan. Prinsipnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” katanya.
Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan perluasan PBI-JK juga diharapkan memperkuat keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan dan meningkatkan kepastian layanan di fasilitas kesehatan.
Dengan kepesertaan yang lebih stabil, puskesmas dan fasilitas kesehatan dapat lebih mengutamakan pemeriksaan dini, pencegahan penyakit, serta pendampingan pasien dengan penyakit kronis.
“Tujuan kita bukan sekadar membantu orang ketika sakit, tetapi juga menjaga agar masyarakat tetap sehat. Perlindungan kesehatan harus menjadi bagian dari upaya mencegah kemiskinan,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan, tujuan akhir dari pembenahan tersebut adalah terwujudnya Universal Health Coverage (UHC), yakni perlindungan jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat secara berkelanjutan.
