TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tiga rambu utama bagi pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) dalam memperkuat organisasi.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 serta Sarasehan Nasional di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.
Rambu pertama, Perpukadesi diminta tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Menurut Tito, sikap tersebut akan membuat organisasi lebih dihormati dan dipercaya publik.
“Dengan menjaga pada posisi netral, tidak berpolitik praktis, itu akan dihormati,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 4 Mei 2026.
Kedua, Tito mengingatkan agar Perpukadesi tidak mengintervensi kewenangan pemerintah yang sedang berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Meski demikian, organisasi tetap diperbolehkan memberikan kritik atau saran selama disampaikan secara konstruktif.
“Kalau ada kebutuhan kritik, pasti semua akan terbuka, sepanjang kritiknya membangun, pasti akan dihormati,” kata Tito.
Ketiga, ia menegaskan pentingnya menjaga organisasi dari kepentingan personal, termasuk penggunaan nama Perpukadesi untuk proyek tertentu. Menurutnya, hal tersebut dapat merusak visi dan misi organisasi.
“Oleh karena itu saya mohon organisasi ini perlu menjaga marwah itu dan saling mengingatkan satu sama lain,” ucap Tito.
Lebih lanjut, Tito menilai Perpukadesi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menangani berbagai isu daerah, seperti pelaksanaan pilkada, implementasi Undang-Undang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menekankan pengalaman para anggota yang merupakan purnabakti kepala daerah menjadi aset penting dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.
“Niat baik dari Perpukadesi yang dipenuhi orang-orang berpengalaman ini akan memberikan nilai lebih bagi organisasi,” tutur Tito.
