TVRINews, Banjarbaru
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis, 10 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Suharyanto menyampaikan lima arahan strategis untuk mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) untuk memaksimalkan kekuatan pemadaman di darat dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.
Arahan pertama menekankan penguatan personel Satgas Darat di lapangan. Menurut Suharyanto, kunci utama penanganan karhutla berada pada Satgas Darat yang terdiri atas unsur gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.
Penguatan tersebut dinilai mendesak. Dari 27 firespot atau titik kebakaran yang ditemukan pada 9 September 2026, dengan estimasi luas terdampak 132,062 hektare, capaian pemadaman Satgas Darat tercatat sekitar 18,612 hektare. Angka tersebut di luar pemadaman alami sekitar 4,27 hektare.
Sementara itu, Satgas Udara berhasil memadamkan sekitar 32 hektare, di luar pemadaman alami yang mencapai 41 hektare.
"Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 10 September 2026.
Arahan kedua berkaitan dengan percepatan mobilisasi sarana dan prasarana pemadaman. Suharyanto meminta tidak ada peralatan pemadam kebakaran yang dibiarkan menumpuk di gudang.
Seluruh armada tangki air, mesin pompa, hingga alat pelindung diri (APD) bantuan dari kementerian terkait diminta segera dikeluarkan dan digunakan di lokasi terdampak.
"Saya minta tidak ada lagi peralatan yang tersimpan di gudang BPBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Keluarkan semua bantuan armada tangki dan peralatan lainnya ke lapangan. Mendingan alat-alat itu berada di lokasi pemadaman daripada hanya tersimpan di gudang. Kalau kurang BBM atau operasional air, segera lapor ke kami, BNPB siap mendukung penuh," ucap Suharyanto.
Arahan ketiga berfokus pada akurasi dan standardisasi data karhutla. BNPB meminta seluruh pihak membedakan data hotspot atau titik panas yang terdeteksi satelit dengan firespot atau titik kebakaran yang telah diverifikasi di lapangan.
Berdasarkan pemantauan satelit Sipongi Kementerian Kehutanan per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan tercatat mencapai 8.019,63 hektare.
BNPB mengimbau seluruh pihak mengacu pada data firespot berkategori high confidence hasil verifikasi lapangan saat menyampaikan informasi kepada publik.
Langkah tersebut diperlukan agar informasi yang disampaikan lebih presisi dan tidak menimbulkan kepanikan akibat data titik panas yang belum tentu merupakan karhutla.
Arahan keempat berkaitan dengan penanganan lahan gambut yang membutuhkan pengawasan dan penanganan khusus secara berkelanjutan.
Dari total 132,062 hektare firespot harian yang ditemukan, tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 95,882 hektare melalui kombinasi pemadaman Satgas Darat, Satgas Udara, dan pemadaman alami. Sementara, sekitar 36,18 hektare masih dalam penanganan intensif.
Suharyanto menegaskan pemadaman di kawasan gambut tidak boleh berhenti pada permukaan. Proses pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh oleh Satgas Darat untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Upaya tersebut juga mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Meskipun secara data nasional luas karhutla tahun ini belum sebesar El Nino 2015 atau 2023, perhatian Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat sangat luar biasa. Dukungan alutsista dari Kemenhan dan Mabes TNI terus mengalir, sehingga kesiapan kita di lapangan harus betul-betul optimal," kata Suharyanto.
Arahan kelima adalah penguatan integrasi data spasial dan pelaporan harian hingga tingkat tapak. BPBD di tingkat kabupaten dan kota diminta menguasai rincian data harian agar pengerahan personel dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Saat ini, titik prioritas penanganan karhutla tersebar di delapan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Di Kabupaten Banjar terdapat enam firespot dengan luas sekitar 50,55 hektare, ditambah sisa penanganan sebelumnya sekitar 12,5 hektare. Kota Banjarbaru memiliki 10 firespot dengan luas sekitar 37,562 hektare.
Selanjutnya, Kabupaten Barito Kuala memiliki tiga firespot dengan luas sekitar 18,4 hektare, Kabupaten Tanah Bumbu tiga firespot sekitar 5,5 hektare, Kabupaten Balangan satu firespot sekitar 4 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Utara satu firespot sekitar 2,5 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan satu firespot sekitar 0,7 hektare, dan Kabupaten Tanah Laut dua firespot sekitar 0,35 hektare.
"Kami yang di pusat tiap hari memantau, memotret dan mengecek satu-satu mana yang sudah padam dan mana yang masih menyala. Saya harap di tiap tingkat Kabupaten dan Kota juga seperti itu, rincian data harus siap dan dikuasai. Kalau data diikuti terus, setiap tugas pemadaman pasti betul-betul terlaksana dengan baik," tutur Suharyanto.
BNPB menilai sinergi antara Satgas Darat dan Satgas Udara, dukungan sarana dan prasarana, serta penggunaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Lima arahan tersebut diharapkan dapat memperkuat respons di lapangan sehingga pemadaman berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
