TVRINews, Jakarta
Pemerintah menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, koordinasi antarkehumasan diperlukan agar pemerintah memiliki narasi yang selaras serta mampu menyampaikan informasi hingga ke daerah.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,”ujar Meutya dalam keterangan yang diterima tvrinews di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Meutya menilai, sinergi antara humas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah juga penting sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas komunikasi pemerintah.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,”lanjutnya.
Menurut Meutya, forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Forum tersebut diharapkan dapat menyatukan narasi pemerintah sekaligus mempercepat koordinasi dalam penyampaian kebijakan kepada masyarakat.
Ia juga menilai digitalisasi membuat koordinasi kehumasan harus dilakukan secara lebih cepat. Forum nasional tersebut nantinya dapat melengkapi agenda kehumasan yang selama ini dilakukan melalui Anugerah Media Humas.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,”ucapnya.
Pemerintah Tidak Bisa Menunggu
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Qodari menegaskan, komunikasi kebijakan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,”ungkap Qodari.
Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah di seluruh Indonesia mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Menurutnya, jaringan tersebut perlu bekerja dalam satu orkestrasi agar informasi pemerintah dapat disampaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
Ia menilai pemerintah harus aktif mengisi ruang informasi publik karena arus informasi di media sosial berlangsung setiap saat.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,”tegasnya.
Qodari juga menekankan agar komunikasi pemerintah tidak hanya berisi penjelasan mengenai program, tetapi turut menampilkan masyarakat yang merasakan manfaatnya.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,”tandasnya.
Humas Harus Mendengar Masyarakat
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, fungsi kehumasan pemerintah harus berjalan dua arah. Selain menyampaikan kebijakan, humas juga perlu menangkap isu dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Bima juga mendorong jajaran humas pemerintah untuk lebih banyak mengangkat informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai dapat membuat ruang informasi publik tidak hanya dipenuhi respons terhadap isu negatif dan disinformasi.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,”pungkasnya.
Forum Bakohumas menjadi wadah untuk menyelaraskan komunikasi pemerintah, mempercepat penyampaian informasi, sekaligus membangun komunikasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
