TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Ia mengapresiasi konsep besar kawasan tersebut yang dinilai mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.
Menurut Novita, kehadiran fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pusat perbelanjaan berstandar internasional di dalam negeri merupakan langkah strategis untuk menekan kebocoran ekonomi. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada layanan di luar negeri.

"Kita bangga ada grand design yang luar biasa dan megah ini. Ini adalah upaya agar masyarakat kita tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Rabu, 6 Mei 2026.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan KEK tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa proyek yang juga bersumber dari pajak rakyat harus memberikan manfaat luas, terutama bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan.
Selain itu, Novita menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan agar dampak ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
Kemudian, ia juga memberi perhatian serius terhadap isu lingkungan, khususnya krisis air tanah yang tengah melanda Bali. Novita meminta pengelola KEK memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan guna menghindari konflik dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

"Saya tanya tadi soal mitigasi air. Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat sekitar," tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan potensi dampak limbah pembangunan terhadap ekosistem laut, mengingat lokasi proyek berbatasan langsung dengan perairan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sedimentasi dan limbah cair secara ketat agar tidak mencemari lingkungan.
Novita menilai, pembangunan kawasan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.
"Kita ingin keberlanjutan. Jangan sampai ada bencana atau kekeringan akibat pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan. Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat," ucapnya.










