TVRINews, Jakarta
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat dukungan terhadap program pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu yang tengah disiapkan berada di Kelurahan Wirolegi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan SPPG merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memastikan layanan gizi dapat menjangkau masyarakat secara merata, khususnya di wilayah yang belum tersentuh peran swasta.
“Peran kami di Kementerian PU adalah menyiapkan infrastruktur pendukung. Terutama di daerah yang belum terjangkau kemitraan, baik di Pulau Jawa maupun wilayah 3T, sehingga layanan ini bisa berjalan optimal,” ujar Dody dalam keterangannya, Rabu, 6 Mei 2026.
Fasilitas SPPG Wirolegi dirancang sebagai pusat produksi sekaligus distribusi makanan bergizi, dengan kapasitas hingga 3.000 porsi dalam satu siklus. Sistem distribusi dirancang efisien dengan jangkauan layanan maksimal sekitar 30 menit dari lokasi, guna menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Selain itu, keberadaan fasilitas ini juga didukung akses yang memadai. Lokasinya berjarak sekitar 10 kilometer dari Bandara Notohadinegoro, sehingga memudahkan mobilitas logistik dan menunjang kelancaran operasional layanan.
Menurut Dody, keberhasilan program ini juga bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyediaan akses infrastruktur pendukung.
“Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting, termasuk dalam penyediaan akses jalan dan dukungan lainnya agar distribusi berjalan lancar dan program prioritas nasional dapat tercapai,” katanya.
Tak hanya meningkatkan layanan gizi, pembangunan SPPG Wirolegi juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, dengan penyerapan puluhan tenaga kerja untuk mendukung operasional fasilitas.
Fasilitas ini dilengkapi berbagai sarana pendukung, mulai dari bangunan utama, instalasi air bersih, instalasi pengolahan air limbah, hingga tempat penampungan sementara. Ke depan, pengelolaan operasional akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Harapannya, dengan infrastruktur yang memadai, layanan pemenuhan gizi masyarakat bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tambah Dody.
Melalui pembangunan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan dasar masyarakat, sekaligus mendukung program prioritas nasional di bidang pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
