TVRINews, Kalimantan Timur
Pemerintah terus mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan peningkatan signifikan kuota program bedah rumah di Kalimantan Timur hingga mencapai 3.000 unit.
Jumlah tersebut melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 655 unit. Khusus di Kota Balikpapan, program ini difokuskan untuk menekan backlog rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Pelaksanaan program bedah rumah di Balikpapan juga dipercepat. Dari jadwal awal 20 Mei 2026, pelaksanaan dimajukan menjadi 15 Mei 2026, dengan target penyelesaian pada 15 Agustus 2026. Program ini didukung oleh 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) guna memastikan pelaksanaan berjalan optimal.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Balikpapan menambah alokasi sebanyak 600 unit, terdiri dari 500 unit dari provinsi dan 100 unit dari pemerintah kota. Sementara itu, Kementerian PKP turut menambah sekitar 700 unit melalui program BSPS.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa percepatan program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Program bedah rumah ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan apa pun karena bersumber dari APBN," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 6 Mei 2026.
Senada, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program tersebut.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan daerah sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan," kata Tito.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyatakan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung penuh peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui penambahan kuota program.
"Kami mendukung penuh program ini agar semakin banyak masyarakat Kalimantan Timur yang dapat merasakan manfaatnya, khususnya dalam peningkatan kualitas tempat tinggal," ungkap Rudy.
Melalui percepatan pelaksanaan dan peningkatan kuota BSPS ini, pemerintah berharap program bedah rumah di Kalimantan Timur dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
