TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan menunjukkan perkembangan positif. Hal itu tercermin dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 69,57%.
Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei 2025 yang berada di level 66,64%. Dengan capaian tersebut, Amalia menilai sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengelola keuangan.
Amalia menjelaskan, seseorang dapat dikategorikan well literate apabila telah memenuhi kelima unsur yang menjadi pembentuk indeks literasi keuangan tersebut. Artinya, dari setiap 100 penduduk Indonesia berusia 15-79 tahun, sekitar 70 orang telah memenuhi kriteria tersebut.
"Kalau seluruh parameter terpenuhi, maka seseorang masuk dalam kategori well literate. Pada 2026, angkanya mencapai 69,57 persen, sehingga dapat dikatakan sekitar 70 dari 100 penduduk usia 15-79 tahun sudah memenuhi kriteria tersebut," ujar Amalia dalam konferensi pers hasil SNLIK 2026 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin, 10 Agustus 2026.
SNLIK 2026 dilakukan terhadap 75.000 responden yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
BPS mengukur literasi keuangan melalui lima aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Kelima aspek tersebut menjadi gambaran mengenai kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangannya.
Secara umum, literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang kemudian membentuk sikap serta perilaku seseorang dalam mengambil keputusan keuangan. Tujuannya adalah mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jika berdasarkan jenis layanan keuangan, tingkat literasi keuangan konvensional pada 2026 mencapai 69,57%. Sementara itu, indeks literasi untuk sektor keuangan syariah tercatat sebesar 43,07%.

(Foto: Youtube BPS)
Dari 38 provinsi yang disurvei, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat literasi keuangan tertinggi. Indeks literasi keuangan di ibu kota mencapai 84,01%.
Selain literasi, SNLIK 2026 mencatat peningkatan pada sisi inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan nasional tahun ini mencapai 93,61%, naik dari 92,74% pada 2025.
Menurut Amalia, peningkatan sebesar 0,87 poin tersebut terutama didorong oleh bertambahnya inklusi pada sektor keuangan konvensional.
"Secara nasional, inklusi keuangan pada 2026 naik menjadi 93,61 persen dari sebelumnya 92,74 persen. Peningkatan tersebut terutama didorong sektor keuangan konvensional yang juga mengalami kenaikan," kata Amalia.
Secara lebih rinci, indeks inklusi keuangan konvensional meningkat dari 92,61% pada 2025 menjadi 93,52% pada 2026.
Inklusi keuangan sendiri menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki akses dan memanfaatkan produk maupun layanan dari sektor keuangan. Akses tersebut mencakup layanan yang terjangkau, berkualitas, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
SNLIK 2026 juga mengungkap tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme penjaminan di sektor keuangan. Sebanyak 62,51% penduduk usia 15-79 tahun mengetahui bahwa simpanan masyarakat mendapatkan jaminan.
Sementara itu, proporsi responden yang mengetahui keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau pernah melihat logo LPS tercatat sebesar 46,31%.
Untuk pengetahuan mengenai jaminan polis asuransi, angkanya masih relatif rendah, yakni 12,47%. Indikator tersebut mengukur penduduk usia 15-79 tahun yang memiliki polis asuransi selain BPJS sekaligus mengetahui bahwa polis asuransi yang dimilikinya mendapatkan jaminan.
Amalia menilai hasil SNLIK tidak hanya menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat saat ini, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun program pada tahun-tahun berikutnya.
"Temuan dalam SNLIK ini akan menjadi salah satu landasan untuk menentukan kebijakan dan merancang program peningkatan literasi maupun inklusi keuangan pada periode mendatang," pungkas Amalia.









