TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperparah kondisi kekeringan di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan, hingga saat ini luas wilayah Indonesia yang terdampak kebakaran hutan telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare.
"Yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektare lebih, sampai dengan hari ini," kata Djamari di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Djamari, kondisi El Nino yang mulai berlangsung hingga diperkirakan bertahan sampai awal September atau awal Oktober mendatang dapat mempercepat terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang sehingga wilayah yang kering menjadi lebih mudah terbakar.
Untuk mengatasi karhutla, pemerintah mengandalkan operasi udara, khususnya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menghasilkan hujan buatan. Djamari menilai langkah tersebut menjadi salah satu upaya paling efektif, karena mampu menjatuhkan air dalam jumlah besar dan mencakup wilayah yang luas.
"Upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan, yang efektif, adalah operasi udara sebetulnya sangat efektif. Menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif," jelasnya.
Meski demikian, pelaksanaan OMC sangat bergantung pada keberadaan awan hujan. Pemerintah pun terus memantau perubahan cuaca untuk memastikan operasi dapat segera dilakukan ketika awan hujan tersedia.
"Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," ucapnya.
Kemudian Djamari menyebut, berdasarkan perkiraan, terdapat peluang munculnya awan hujan selama tiga hingga empat hari pada periode hingga 18 Agustus. Jika kondisi tersebut terpenuhi, pemerintah akan segera melakukan OMC untuk membantu mengendalikan karhutla.
Di sisi lain, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara. Penanganan melalui operasi darat tetap dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber air yang tersedia. Pemerintah juga menyiapkan flexible tank yang dapat dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan serta membuat sumur di sejumlah daerah.
"Bahkan kita juga bisa membuat sumur di daerah-daerah itu. Sumur buatan, sumur yang saat-saat itu harus bisa mengeluarkan air, bisa menggunakan itu. Segala cara kita lakukan," ujarnya.
