TVRINews, Bangkalan
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato penuh ketegasan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026 di Kampus IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026. Di hadapan para ulama dan kiai, Kepala Negara secara blak-blakan mengaku terkejut dengan besarnya kebocoran serta hilangnya kekayaan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.
Presiden menegaskan bahwa sistem ekonomi yang membiarkan kekayaan negara mengalir keluar tanpa dinikmati oleh masyarakat luas harus segera dihentikan demi keselamatan masa depan bangsa.
“Hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu. Saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan, saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Di hadapan keluarga besar Nahdlatul Ulama, Kepala Negara memaparkan data konkret mengenai efisiensi pembangunan infrastruktur dasar yang baru saja diresmikannya di Jawa Timur. Langkah ini diambil agar para ulama sebagai pemimpin yang paling dekat dengan akar rumput memahami betul besarnya potensi pembangunan jika uang rakyat dikelola dengan benar.
“Sudah-sudah sekalian saya ingin memberi beberapa data, karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti. Saya baru saja tadi meresmikan 1151 kilometer jalan. Jalan desa, jalan daerah. Seribu kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun seribu kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun? Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita? Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki? 5 triliun seribu kilometer. Kita butuh ribuan kilometer jalan, kita butuh ribuan jembatan, kita butuh ribuan kilometer kereta api. Dan begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintah yang saya pimpin saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” tegasnya.
Sebagai bukti nyata komitmen pemberantasan kebocoran anggaran selama 18 bulan kepemimpinannya, Presiden Prabowo membeberkan sejumlah langkah penegakan hukum agresif yang telah diambil pemerintah dalam merebut kembali aset negara dari para pelaku usaha ilegal.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan, yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan. Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin, tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah nggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin, tenang saja dia. Dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah, tiap bulan emas, perak, logam-logam yang sangat mahal,” ungkap Kepala Negara.
Meski demikian, Presiden mengakui bahwa upaya pemberantasan mafia tambang dan penyelundupan komoditas berharga bukan perkara yang mudah karena luasnya bentang geografis Indonesia.
“Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan Angkatan Laut, sudah kita kerahkan Bea Cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit. Masih saja sudah berjalan. Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat-sangat kaya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunci utama dari optimalisasi kekayaan alam Indonesia terletak pada integritas jajaran birokrasi. Ia bertekad untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan menolak segala bentuk kompromi terhadap praktik korupsi di lingkungan instansi negara.
“Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia. Ini tidak ringan, ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh buat, apapun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resourcenya, sumber-sumber dayanya diambil terus, rakyat banyak yang miskin,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.
