TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat transformasi sistem peringatan dini cuaca melalui pendekatan Impact Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak. Pendekatan ini dikembangkan agar informasi cuaca tidak hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga memberikan gambaran dampak yang mungkin terjadi beserta langkah antisipasi yang perlu dilakukan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat membuka kegiatan IBF Expose 2026 bertema Transformasi Peringatan Dini Cuaca Menuju Berbasis Dampak untuk Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan Mendukung Pembangunan Multi-Sektor di Auditorium BMKG, Jakarta Pusat, Senin, 6 Juli 2026.
Faisal mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem sehingga sistem peringatan dini harus mampu berkembang mengikuti tantangan tersebut. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat perlu lebih aplikatif agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
"Perubahan iklim telah membawa tantangan yang semakin nyata sehingga peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi potensi bahaya. Informasi yang diberikan harus mampu menjawab apa dampaknya, siapa yang berisiko, wilayah mana yang perlu bersiap, serta langkah apa yang harus dilakukan," ujar Faisal dalam keterangan yang diterima tvrinews, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pengembangan IBF telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir 2025. Usulan tersebut disampaikan BMKG dalam Sidang Kabinet Paripurna pasca-terjadinya Siklon Senyar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketangguhan nasional menghadapi bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, implementasi IBF juga sejalan dengan program Early Warnings for All yang diinisiasi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), yang mendorong sistem peringatan dini lebih terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Faisal menegaskan keberhasilan penerapan IBF membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.
"Ada satu prinsip yang tidak bisa kita tinggalkan terkait kebencanaan, yaitu disaster is everybody’s business, ini adalah urusan kita bersama. Tidak mungkin BMKG bisa bekerja sendiri. Implementasi IBF membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. BMKG memiliki UPT di 191 lokasi di seluruh Indonesia dengan lebih dari 5.000 pegawai dan siap mendampingi pemerintah daerah," tegasnya.
Untuk mendukung sistem tersebut, BMKG memanfaatkan teknologi observasi dan komputasi berkapasitas tinggi (High Performance Computing/HPC) untuk mengolah data, simulasi, dan pemodelan cuaca ekstrem. Selain itu, BMKG juga mengoperasikan lebih dari 10.800 unit alat operasional utama yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia guna menghasilkan informasi cuaca yang lebih akurat dan cepat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, mengatakan sistem peringatan dini harus mampu memberikan informasi yang lebih kontekstual sehingga dapat langsung dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.
"Dalam konteks tersebut, sistem peringatan dini tidak lagi cukup hanya menjawab ‘cuaca apa yang akan terjadi’, tetapi harus mampu menjawab ‘dampak apa yang mungkin ditimbulkan dan aksi apa yang perlu dilakukan’. Inilah esensi dari pendekatan Impact Based Forecast atau IBF,"ungkap Andri.
Andri menjelaskan, pendekatan IBF mengintegrasikan informasi cuaca dengan data keterpaparan, tingkat kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral lainnya. Dengan demikian, peringatan dini yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan dapat digunakan sebagai dasar mitigasi secara cepat dan terukur.
Ia menambahkan, penyelenggaraan IBF Expose 2026 bertujuan memperkuat komitmen para pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem peringatan dini berbasis dampak sekaligus menghimpun masukan teknis untuk penyempurnaan metodologi kuantifikasi dampak cuaca. Hasilnya akan menjadi bagian dari persiapan proyek percontohan IBF di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pemanfaatan data geospasial untuk mendukung pengembangan dan implementasi IBF di Indonesia.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi observasi modern, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak, BMKG berharap upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Indonesia dapat berlangsung lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada aksi guna meningkatkan ketangguhan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
