TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, kembali menyoroti penataan penggunaan sirine yang sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dimana, ia meminta agar pengaturan sirine tidak berhenti pada tahap imbauan, melainkan terus dikaji hingga benar-benar memberi kepastian bagi pengguna jalan.
Tak hanya itu, ia menilai jika langkah jajaran Korlantas dalam menertibkan penggunaan sirine beberapa waktu terakhir mendapat sambutan luas di ruang publik.
Ia menyebut, banyak warga merasa lega karena penindakan tersebut menahan gelombang perilaku arogan di jalan raya.
“Ini positif sekali. Warganet juga banyak memberi penghargaan. Kita sendiri kalau mendengar sirine yang tidak jelas, ya pasti ikut menepi,” ujarnya saat rapat kerja (raker) dengan Polri beserta Dirlantas Seluruh Indonesia terkait persiapan Nataru 2026 di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, di Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 November 2025
Lebih lanjut, Sudding mengatakan, pembenahan yang dilakukan Korlantas seringkali menjadi wajah paling mudah terlihat dari Polri.
Menurutnya, setiap kebijakan lalu lintas selalu bersinggungan dengan rutinitas harian masyarakat sehingga efeknya cepat dirasakan.
“Dengan terobosan-terobosan yang dibuat, lalu lintas itu yang paling cepat menarik kepercayaan publik. Sektor lain masih harus berjuang mengejar,” ucapnya
Ia juga menyampaikan dukungan penuh agar jabatan Kakorlantas dinaikkan menjadi bintang tiga. Beban kerja yang besar serta cakupan kendali dari pusat hingga daerah, menurutnya, memerlukan level kepangkatan yang mampu berkoordinasi dengan lebih kuat.
“Saya mendukung untuk bintang tiga. Kalau murid lebih hebat dari gurunya, itu hal yang membanggakan,” tuturnya.
Sudding mengingatkan bahwa tugas mengatur lalu lintas bukan pekerjaan sederhana. Satu hari saja fungsi itu berhenti, katanya, aktivitas negara langsung terganggu.
“Karena itu jabatan Kakorlantas harus diperkuat. Tetapi cukup bintang tiga. Bintang empat belum perlu,” pungkasnya
