TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Muhaimin mengatakan, pembangunan nasional harus diarahkan untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke desa-desa dan wilayah pelosok Indonesia. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secepat-cepatnya. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Minggu, 26 Juli 2026.
Ia menegaskan, arah pembangunan harus tetap berpegang pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni memastikan pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik, Muhaimin mendorong Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri. Menurutnya, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Muhaimin juga menilai penyederhanaan regulasi menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pembangunan. Regulasi yang lebih efektif diharapkan dapat mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat kelompok produktif seperti UMKM, petani, dan nelayan.
Selain kebijakan ekonomi, Muhaimin menyoroti pentingnya penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran. Menurutnya, setiap rupiah dalam APBN harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membuka akses terhadap berbagai layanan dasar.
Kemudian, ia mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti ribuan jembatan di berbagai wilayah yang tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarwilayah, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan distribusi hasil produksi.
"Kita ingin setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Pembangunan harus hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Muhaimin menegaskan, pembangunan yang berpihak kepada rakyat merupakan fondasi untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
"Ketika akses terbuka, kesempatan semakin luas, dan kesejahteraan meningkat, di situlah pembangunan telah mencapai tujuannya," ucapnya.
