TVRINews, Jakarta
Saat ini, Indonesia dinilai memerlukan sistem politik yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang. Hal tersebut, diungkapkan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus.
Selain itu, ia menuturkan jika politik adalah instrumen yang menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar perebutan kekuasaan maupun kepentingan pribadi. Tak hanya itu, perubahan situasi global membawa tantangan baru bagi Indonesia, mulai dari aspek politik, keamanan, ekonomi, hingga sosial budaya.
Karena itu, lanjutnya diperlukan demokrasi yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan menjaga stabilitas nasional.
“Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ujar Lodewijk kutip Minggu, 26 Juli 2026.
Lodewiik menutukan, dalam nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam membangun kehidupan politik yang beretika. Politik, lanjutnya, seharusnya diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat dan menghadirkan kemaslahatan bersama.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” katanya.
Lodewijk juga menyinggung sejumlah persoalan yang masih mewarnai dinamika politik nasional. Di antaranya praktik politik transaksional, tingginya biaya politik, kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, hingga masih rendahnya literasi politik di masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk ulama dan organisasi kemasyarakatan, untuk memperkuat pendidikan politik serta menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lodewijk mengajak umat Islam untuk terus menjaga persatuan dan berkontribusi dalam membangun demokrasi yang sehat melalui cara-cara yang sesuai dengan etika, hukum, dan konstitusi.
“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegasnya.
Kongres Umat Islam Indonesia VIII dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, pimpinan MUI dari berbagai provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren. Wamenko Polkam hadir didampingi Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.
