TVRINews, Palangka Raya
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 10 September 2026. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.
Kedatangan Wapres disambut Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di VIP Room Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.
Dalam agenda kunjungan, Wapres dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak karhutla, di antaranya SDN-2 Petuk Katimpun dan kawasan Nyaru Menteng. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, kondisi karhutla di wilayahnya hingga awal September 2026 masih cukup serius. Hal itu ditandai dengan peningkatan titik panas, kejadian kebakaran, serta luasan lahan terbakar di sejumlah kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kata Agustiar, terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui pengerahan personel, sarana dan prasarana, dukungan operasional, serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan berbagai pihak.
(Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat mendampingi Wapres di VIP Room Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026. [Foto: MMC Kalteng/Diskominfosantik])
Selain kebakaran, kualitas udara juga menjadi perhatian karena asap karhutla sempat menyebabkan kondisi udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Pemprov Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla untuk mempercepat penanganan. Berbagai unsur dikerahkan guna melakukan pemadaman dan pencegahan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Namun, petugas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama akses menuju lokasi kebakaran yang sulit serta keterbatasan sumber air. Kondisi ini menyulitkan proses pemadaman, khususnya di wilayah yang tidak mudah dijangkau melalui jalur darat.
Karena itu, Pemprov Kalimantan Tengah berharap adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, termasuk penambahan helikopter untuk pemadaman dari udara, bantuan peralatan, dukungan operasional, serta pembangunan sumber air seperti sumur bor dan embung di kawasan rawan karhutla.
Agustiar menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, TNI, Polri, petugas pemadam, relawan hingga masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi seluruh unsur menjadi kunci dalam penanganan Karhutla, sehingga masyarakat dan lingkungan Kalimantan Tengah dapat terlindungi dari dampak kebakaran dan kabut asap,” ujar Agustiar dalam keterangannya, Kamis, 10 September 2026.
Kunjungan kerja Wapres Gibran diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani karhutla sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden serta unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah.
