TVRINews, Jakarta
Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang masih mencatat konsentrasi titik panas atau hotspot tinggi.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Rabu, 9 September 2026 pukul 21.04 WIB, terdeteksi 395 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional. Jumlah tersebut turun tipis dua titik dibandingkan hari sebelumnya.
Dari enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, Kalimantan Barat mencatat hotspot high confidence terbanyak, yakni 134 titik, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 81 titik. Sementara itu, Sumatera Selatan tercatat 35 titik, Riau 15 titik, Jambi empat titik, dan Kalimantan Selatan nihil hotspot high confidence.
Tingginya hotspot di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi dasar penentuan prioritas patroli, pengecekan lapangan atau groundcheck, pemadaman darat, hingga dukungan operasi udara.
Sebaliknya, kondisi di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan positif karena tidak terdapat hotspot high confidence pada pemantauan terakhir. Meski demikian, kewaspadaan tetap dilakukan karena kondisi karhutla dapat berubah mengikuti cuaca dan kondisi bahan bakar di lapangan.
Kementerian Kehutanan mengingatkan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak secara otomatis menunjukkan adanya satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran juga dapat menghasilkan beberapa titik panas sehingga seluruh indikasi tetap memerlukan verifikasi melalui groundcheck.
Pengendalian di lapangan dilakukan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya.
Upaya yang dilakukan meliputi patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, serta pendinginan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kebakaran berulang. Dukungan operasi udara juga disiagakan untuk enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Sebanyak 53 unit armada udara dikerahkan. Dari jumlah tersebut, 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada lainnya digunakan untuk operasi water bombing.
Pengerahan armada udara disesuaikan dengan perkembangan hotspot, hasil verifikasi lapangan, kondisi kebakaran, serta faktor meteorologis. OMC juga tetap disiagakan untuk memanfaatkan potensi awan yang memungkinkan terbentuknya hujan guna membantu pembasahan lahan.
Pengendalian juga menjadi perhatian khusus di kawasan gambut. Pembasahan dan pendinginan terus dilakukan karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan meski api tidak lagi terlihat.
Selain titik panas, kondisi kualitas udara turut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penanganan. Pemantauan berbasis PM2,5 menunjukkan kualitas udara di Indonesia bervariasi, dengan sebagian besar wilayah berada pada kategori baik hingga sedang.
Namun, sejumlah wilayah di Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan sebagian area masuk kategori berbahaya. Kondisi tidak sehat juga terpantau di sejumlah wilayah Sumatera.
Sementara itu, pemantauan meteorologi penerbangan BMKG pada Rabu, 9 September 2026 siang menunjukkan asap masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah wilayah prioritas.
Sekitar pukul 12.47 WIB, jarak pandang di Pontianak tercatat sekitar dua kilometer dengan kondisi berasap. Palangka Raya sekitar 4,5 kilometer, Palembang lima kilometer, Pekanbaru empat kilometer, dan Jambi sekitar tiga kilometer, seluruhnya dalam kondisi berasap. Adapun Banjarmasin memiliki jarak pandang sekitar sembilan kilometer dengan kondisi cerah berawan.
Kondisi di Pontianak menjadi perhatian seiring tingginya hotspot high confidence di Kalimantan Barat. Meski demikian, jarak pandang dapat berubah secara dinamis dipengaruhi konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hujan, serta perkembangan kebakaran di lapangan.
Kementerian Kehutanan bersama seluruh pihak terkait terus mengintegrasikan pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, curah hujan, hingga jarak pandang sebagai dasar menentukan prioritas operasi pengendalian karhutla.
Masyarakat juga diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.
