TVRINews, Jakarta
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepedulian serta perhatian serius Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penanganan berbagai musibah bencana alam, mulai dari peristiwa di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan. Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan isu HAM di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.
Natalius Pigai menggarisbawahi hadirnya pemerintah pusat secara langsung di tengah masyarakat terdampak bencana sebagai wujud kepedulian negara.
"Soal kehadilan pemerintah dalam penanganan bencana jadi Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan Presiden sangat peduli simpati dan empati terhadap peristiwa yang dihadapi di NTT kemudian kebakaran hutan yang dihadapi oleh Sumatera dan Kalimantan," kata Natalius Pigai.
Pada kesempatan tersebut, Pigai mengungkapkan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajaran menteri kabinet untuk turun langsung serta berada di wilayah bencana selama masa tanggap darurat.
"Pada saat yang sama ini baru dalam sejarah Republik Indonesia Presiden memerintahkan beberapa Menteri ikut upacara di wilayah daerah-daerah termasuk saya ke Papua ada Menteri yang lain Pak Pratikno Pak Menteri Dalam Negeri ke NTT dan wilayah-wilayah bencana. Itu sebagai bagian dari kepedulian perhatian dari Presiden, memerintahkan para Menteri untuk turun lapangan dan diwajibkan tinggal di NTT dalam rangka tahap tanggap darurat," ujarnya.
Ia juga menjelaskan koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memindahkan pusat komando tanggap darurat ke wilayah bencana di Flores.
"Saya juga menyampaikan waktu itu kepada Gubernur NTT supaya kantor pengendalian tanggap darurat itu harus ada di Pulau Flores tadinya di Kupang tapi karena waktu itu saya sampaikan bahwa tidak boleh di Kupang karena dari Kupang ke Flores itu jauh sehingga sebaiknya komando tanggap darurat dipusatkan di wilayah bencana dan Pak Gubernur cepat sekali menanggapi menerima usulan dan merespon termasuk dalam rangka mengendalikan tanggap darurat di NTT, termasuk memerintahkan terutama tokoh-tokoh memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama bahan makanan dan pangan," jelasnya.
Lebih lanjut, Pigai memaparkan fokus pemerintah yang meliputi penanganan logistik darurat serta persiapan skema rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"konsentrasi Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden juga memberi perhatian serius terhadap penanganan tanggap darurat baru nanti yang berikut itu dilakukan rehab dan rekon tahap berikutnya itu di NTT ya," tambahnya.
Kementerian HAM turut menerjunkan jajaran tim khusus guna memberikan pendampingan serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara optimal.
"Kementerian Ham Sendiri kami juga sudah turun ke wilayah kebetulan kami punya ada 11 pejabat di Kementerian HAM dari NTT dan sebagian besar kita turunkan," pungkasnya.
