TVRINews, Riau
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau berjalan baik.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.
Tito mengatakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencegahan karhutla adalah langkah pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi pembakaran, termasuk dengan melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Kami melihat bahwa di Riau ini pencegahannya bagus. Karena kami mendengar dari awal perusahaan-perusahaan sawit itu dikumpulkan oleh Forkopimda dan kemudian ditekan jangan sampai ada pembakaran,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 24 Agustus 2026.
Menurutnya, pencegahan karhutla juga diperkuat melalui keterlibatan aparat serta pemerintah hingga tingkat kecamatan dan desa. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memetakan pihak-pihak yang sebelumnya diketahui memiliki kebiasaan melakukan pembakaran.
Ia meminta upaya pencegahan tetap dilanjutkan meskipun kondisi karhutla saat ini telah terkendali. Hal itu penting mengingat kondisi panas masih berlangsung dan terdapat potensi fenomena El Nino yang dapat memperpanjang periode rawan kebakaran.
“Saran kami memang langkah ini terus dilanjutkan untuk mencegah jangan sampai ada pembakaran baru. Jangan sampai kendor, karena panasnya masih berlanjut. Kalau diperkirakan nanti akan El Nino yang agak panjang,” kata Tito.
Tito menegaskan pencegahan harus tetap dilakukan hingga seluruh potensi karhutla benar-benar terkendali. Menurutnya, langkah tersebut tidak boleh berhenti hanya karena luasan lahan terbakar telah berhasil ditekan.
“Mungkin meskipun nanti 900 hektare sudah selesai, terus saja, tidak kendor pencegahannya,” ucap Tito.
Rapat internal tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
