TVRINews, Jakarta
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Simposium Nasional dan Orasi Kebangsaan dalam rangka memperingati 99 tahun Partai Nasional Indonesia (PNI), Sabtu, 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya No. 69, Jakarta Pusat, mengusung tema "Refleksi Historis dan Meneguhkan Marhaenisme untuk Kedaulatan Rakyat."
Simposium menghadirkan Ketua Umum DPP PA GMNI Prof. Arief Hidayat sebagai pembicara utama. Diskusi juga diisi Prof. Asvi Warman Adam, Prof. Ganjar Razuni, Puti Guntur Soekarno, Dwi Rio Sambodo, Wahyuni Refi Setya Bekti, serta Ade Reza Hariyadi.
Dalam orasi kebangsaannya, Prof. Arief Hidayat menegaskan Marhaenisme tidak boleh dipandang hanya sebagai romantisme sejarah. Nilai-nilai perjuangan Bung Karno, menurutnya, perlu terus diaktualisasikan melalui penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan demokrasi konstitusional bukan hanya cita-cita ideologi, tetapi juga amanat konstitusional yang wajib diwujudkan oleh bangsa Indonesia,” ujar Arief.
Usai acara, Prof. Arief menjelaskan peringatan ke-99 berdirinya PNI bertujuan memperkenalkan kembali ajaran-ajaran Soekarno kepada masyarakat. Menurutnya, inti ajaran tersebut meliputi Pancasila, Trisakti, dan seluruh nilai perjuangan Bung Karno yang berpihak kepada rakyat kecil.
“Dalam konteks itu, Pancasila harus dijadikan dasar ideologi dalam setiap perjuangan. Maksudnya, kita sesungguhnya menggunakan ideologi yang disebut sosialisme Indonesia. Namun, sosialisme Indonesia bukanlah sosialisme yang sekuler, melainkan sosialisme yang berketuhanan sesuai dengan ideologi Pancasila, khususnya sila pertama,” terang Prof. Arief Hidayat dalam wawancara usai acara.
Ia menjelaskan sosialisme memiliki beragam bentuk, termasuk sosialisme sekuler hingga bentuk paling ekstrem berupa komunisme. Sementara sosialisme Indonesia, menurutnya, berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.
“Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti perekonomian, hukum, politik, dan bidang lainnya, harus didasarkan pada keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, strategi perjuangannya tetap berpihak kepada rakyat, karena rakyat kecil harus menjadi prioritas dalam peningkatan kesejahteraannya, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjut Prof. Arief.
Prof. Arief juga menilai praktik kehidupan bernegara saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Menurutnya, berkembangnya paham individualistis dan liberalisme telah melahirkan oligarki di berbagai bidang.
Ia menilai kondisi tersebut mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin lebar sehingga masih banyak masyarakat yang belum menikmati makna kemerdekaan secara utuh.
