TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Dalam pertemuan dengan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Maruarar membahas sejumlah strategi mulai dari penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan akses pembiayaan perumahan, hingga penyediaan lahan untuk pembangunan rumah subsidi.
Menurut Maruarar, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki kebutuhan hunian yang besar. Berdasarkan data Kementerian PKP, backlog perumahan di Kabupaten Tangerang mencapai 246.345 unit, sehingga membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah.
"Penyediaan rumah bukan hanya membangun bangunan fisik, tetapi membangun ekosistem yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 25 Juli 2026.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah, Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.539 unit rumah pada Tahun Anggaran 2026. Jumlah tersebut menjadi alokasi BSPS terbesar di Provinsi Banten dan diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain memperbaiki kualitas hunian, Maruarar juga mendorong penguatan akses pembiayaan agar masyarakat dapat memiliki rumah yang lebih layak dan berkelanjutan.
Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, penerima manfaat akan dihubungkan dengan ekosistem pembiayaan mikro bersama sejumlah lembaga keuangan seperti BRI, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi keluarga melalui akses permodalan yang lebih mudah.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga membahas optimalisasi hibah aset lahan negara seluas 36 hektare di Kabupaten Tangerang. Lahan tersebut tengah dikaji untuk dimanfaatkan sebagai cadangan strategis atau land bank pembangunan kawasan perumahan subsidi yang terintegrasi.
Pemanfaatan aset negara tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian PKP untuk mempercepat penyediaan rumah sekaligus mendukung pengurangan backlog perumahan secara nasional.
Kemudian, Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah membutuhkan dukungan semua pihak, terutama pemerintah daerah sebagai mitra utama dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.
"Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat semakin cepat mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan mendukung peningkatan kualitas hidup," ucapnya.
