TVRINews – Jakarta
Target Swasembada Pupuk Dipercepat: Biaya Produksi Dipangkas 26 Persen, Jaminan Pasokan Pupuk Subsidi 700 Ribu Ton Hingga 2029
Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk merevitalisasi industri pupuk nasional melalui pembangunan tujuh pabrik baru dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan.
Angkah masif ini menelan total investasi mencapai Rp50 triliun dan diklaim akan membawa "revolusi luar biasa" bagi sektor pertanian, sekaligus menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.
Menteri Pertanian (Mentan) dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri pupuk dan meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan.
"Sebagai bagian dari program jangka panjang, pemerintah tengah membangun 7 pabrik pupuk baru untuk memperkuat kemandirian industri pupuk nasional," kata Amran saat konferensi pers capaian kinerja setahun pemerintahan di sektor pertanian, di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10).
Efisiensi Anggaran dan Keuntungan Triliunan Rupiah
Amran mengklaim, pembenahan sistem dan pembangunan pabrik modern ini telah menghasilkan efisiensi besar bagi keuangan negara.
Dengan pembenahan tersebut, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menekan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen, dan diproyeksikan dapat meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun.
Lebih lanjut, pabrik baru tersebut akan mengadopsi teknologi modern yang jauh lebih efisien dalam penggunaan bahan baku gas.
"Teknologi baru yang akan diterapkan di pabrik modern hanya membutuhkan 22%-23% bahan baku gas, atau hampir setengah dari konsumsi pabrik konvensional saat ini," papar Amran. "Dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, biaya produksi dapat ditekan lebih dari seperempat dan ketergantungan pada bahan baku impor dapat dikurangi secara signifikan."
Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono, menambahkan bahwa lima dari tujuh unit pabrik baru ditargetkan dapat diresmikan sebelum tahun 2029.
Pupuk Subsidi Dijamin Aman dan Tepat Sasaran
Selain menggenjot kapasitas produksi, revitalisasi ini juga berpotensi menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga tahun 2029. Amran menegaskan bahwa perbaikan ini adalah langkah cepat pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan menolong petani.
"Kita merevitalisasi sektor pupuk karena pupuk adalah darah pertanian. Tanpa pupuk kita tidak bisa berproduksi," tegas Amran.
Saat ini, Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) juga tengah mempercepat pembenahan menyeluruh tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk deregulasi sistem distribusi dan pengawasan ketat dari hulu ke hilir.
Pemerintah juga menyiapkan langkah hukum tegas bagi pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi. Pelanggar, termasuk korporasi besar yang menyelewengkan distribusi, diancam dengan pencabutan izin usaha dan proses hukum pidana sesuai UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.
"Presiden Prabowo memberi arahan yang sangat tegas, negara harus hadir di sawah, di kebun, di ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk," tutup Amran. "Melalui langkah besar ini, pemerintah memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional."
