TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani resmi menjabat sebagai Presiden Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19.
Dalam kapasitas barunya, Puan langsung memimpin sidang Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC ke-19 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Sidang tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PUIC, Mouhamed Khouraichi Niass.
“Sesuai dengan Pasal 4 Statuta PUIC, perkenankan saya sebagai Ketua Parlemen negara tuan rumah untuk memimpin Pertemuan ke-19 Konferensi PUIC,” kata Puan, Rabu, 14 Mei 2025.
Agenda pertama sidang adalah pemilihan anggota biro Konferensi PUIC ke-19, yang terdiri atas dua Wakil Ketua dari masing-masing wilayah geografis serta satu orang Pelapor (rapporteur) dari delegasi yang hadir.
Forum akhirnya menetapkan Maimouna Epsé Touré, anggota Parlemen Pantai Gading dari Kelompok Afrika, dan Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran dari Kelompok Arab, sebagai dua Wakil Ketua PUIC. Sementara itu, Irine Yusiana Roba Putri dari Indonesia dipilih sebagai Pelapor sidang.
Setelahnya, Puan memimpin pengesahan agenda serta program kerja Konferensi PUIC ke-19. Para delegasi kemudian menyampaikan pidato dari masing-masing negara anggota.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada para Ketua dan Wakil Ketua Parlemen anggota PUIC yang telah mengemukakan pikiran dan pandangan dari negara masing-masing,” ujar Puan.
“Pidato dan sambutan yang disampaikan sangat menginspirasi kita semua dalam melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan di negara masing-masing,” ucap Puan menambahkan.
Usai sidang pembukaan, para delegasi diundang menghadiri gala dinner yang diselenggarakan oleh DPR RI sebagai tuan rumah, sebelum acara inaugurasi pembukaan resmi Konferensi PUIC ke-19 yang dijadwalkan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
Konferensi PUIC ke-19 diselenggarakan di Gedung DPR RI sejak 12 hingga 15 Mei 2025. Meskipun acara pembukaan baru digelar pada malam ini, rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Senin, 12 Mei 2025 dengan sejumlah pertemuan penting.
Topik yang telah dibahas meliputi isu Palestina dan minoritas Muslim, dialog antarperadaban dan agama, ekonomi dan lingkungan, serta isu hak asasi manusia, perempuan, dan keluarga.
Baca Juga: DPR RI Tegaskan Komitmen Dukung Kemerdekaan Palestina
