TVRINews, Malinau
Keterbatasan akses menuju Krayan, Kalimantan Utara, menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Pemerintah menyiapkan pengembangan konektivitas melalui pembangunan jalan serta renovasi Bandara Krayan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan masyarakat Krayan saat ini masih mengandalkan transportasi udara dan jalur sungai untuk bepergian maupun mengangkut kebutuhan logistik.
“Mereka melalui jalur seperti ke Krayan yang harus melalui jalan udara atau jalan sungai sampai berhari-hari. Hal ini membuat kita prihatin,”ujar Tito dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis BNPP, Rabu, 7 Oktober 2026.
Tito menjelaskan, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas. Infrastruktur juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
“Kita punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan luar ini dengan cara membangun daerahnya agar maju, supaya rasa nasionalisme mereka tinggi dan menjadi buffer zone sistem pertahanan kita,”tambahnya.
Menurut Tito, akses menuju Krayan perlu masuk dalam pembahasan prioritas pembangunan jalan pada 2027. Pemerintah akan menyusun tahapan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta masukan dari pemerintah daerah.
“Tadi kita diskusikan, sebaiknya di-breakdown. Tahun 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, dan 2029 mengerjakan mana. Hitung anggaran per tahunnya berapa, itu yang harus disampaikan ke Bapak Presiden,”ucapnya.
Selain pembangunan jalan, pemerintah juga mempertimbangkan renovasi Bandara Krayan. Tito menilai keberadaan bandara tetap penting untuk memperpendek jalur distribusi logistik dan mendukung mobilitas masyarakat.
“Hal itu juga penting [renovasi bandara] karena bisa memotong jalur logistik, untuk mobilitas orang, dan lain-lain. Meskipun nanti akses jalannya sudah ada, tidak apa-apa,”pungkasnya
Tito menambahkan, transportasi udara tetap dapat menjadi alternatif meski konektivitas jalan darat menuju Krayan nantinya telah tersambung.
BNPP RI selanjutnya akan mengawal rencana pembangunan konektivitas tersebut melalui koordinasi bersama kementerian terkait, TNI, dan pemerintah daerah.
Pengembangan akses jalan dan bandara diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan efisiensi distribusi logistik, serta memperluas akses warga perbatasan terhadap berbagai layanan dasar.
