TVRINews, Trenggalek
Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menggelar layanan kesehatan mata gratis bagi warga Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan yang digelar bersama UPRINTIS Indonesia.
Program tersebut menggandeng sejumlah mitra, di antaranya Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET. Layanan kesehatan mata gratis diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan penglihatan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Novita menegaskan layanan kesehatan menjadi bagian dari implementasi 10 Program Pokok PKK yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
"Kami terus melangkah untuk memberikan pelayanan optimal. Kami menyadari peran kami sebagai pengayom masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang konsisten kami jalankan dari tahun ke tahun," ujar Novita di sela kegiatan.
Selain layanan pemeriksaan mata, Novita juga menerima banyak keluhan warga terkait kartu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinonaktifkan. Meski bertugas di Komisi VII DPR RI, ia mengaku tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait layanan kesehatan.
Novita menyoroti persoalan birokrasi kesehatan, termasuk pengelolaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai masih menyulitkan warga saat membutuhkan penanganan darurat di rumah sakit.
"Masalah kesehatan itu sama pentingnya dengan pangan. Jangan sampai program-program krusial ini tergeser oleh fokus pada satu kebutuhan saja. Dampak dari tidak diprioritaskannya layanan kesehatan bagi warga ekonomi lemah sangatlah luar biasa," tegasnya.
Ia juga berkomitmen mendorong rekan-rekannya di DPR RI, khususnya Komisi IX, untuk mendesak Kementerian Kesehatan memperbaiki kebijakan layanan kesehatan agar lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat kurang mampu.
"Saya mendorong pemerintah untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya. Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua, tanpa hambatan birokrasi yang membebani masyarakat kecil," pungkasnya.
