TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong integrasi informasi perubahan iklim dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat sekaligus mencegah dampak perubahan iklim memperburuk kemiskinan.
Perubahan pola cuaca dan meningkatnya risiko bencana dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat desa, menurunkan pendapatan rumah tangga, hingga mengancam ketahanan pangan keluarga. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi kelompok miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan dalam memulihkan kondisi ekonomi setelah terdampak bencana.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris, melalui Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan Diah Kusuma Pitasari menegaskan, ketangguhan masyarakat menghadapi perubahan iklim perlu menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penghidupan. Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Masyarakat Tematik IV.
"Ketangguhan bukan hanya soal bagaimana masyarakat mampu menghadapi bencana, tetapi juga bagaimana mereka tetap bisa bekerja, berusaha, memperoleh pendapatan, dan memenuhi kebutuhan keluarga ketika menghadapi risiko perubahan iklim," ujar Diah dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 9 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Kemenko PM bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Program SIAP SIAGA yang didukung kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia. Forum ini mempertemukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk memperkuat pemanfaatan informasi iklim dalam pembangunan desa, termasuk mengantisipasi dampak El Niño.
Diah menjelaskan, informasi iklim tidak boleh berhenti sebagai data teknis, tetapi harus diterjemahkan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, langkah antisipasi dapat disesuaikan dengan risiko dan kondisi nyata di setiap wilayah.
Integrasi informasi iklim dalam perencanaan dan penganggaran desa juga dinilai penting karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakat perdesaan bergantung pada kondisi alam. Gangguan terhadap sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha produktif lainnya dapat berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga.
Selain itu, Kemenko PM mendorong penguatan sinergi program yang telah berjalan di tingkat desa, seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Program Kampung Iklim (ProKlim), dan Sekolah Lapang Iklim.
Sinergi tersebut diharapkan dapat menghubungkan pengetahuan mengenai risiko iklim dengan tindakan nyata di masyarakat. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha produktif, memperkuat ketahanan pangan, dan membantu masyarakat mempertahankan pendapatan ketika menghadapi tekanan akibat perubahan iklim.
Kemenko PM turut menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan. Kelompok ini memiliki kemampuan yang lebih terbatas untuk memulihkan kondisi ekonomi ketika kehilangan pekerjaan, usaha, maupun sumber pendapatan akibat bencana dan perubahan iklim.
Karena itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya diukur dari kesiapan menghadapi bencana, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupan, menjaga pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Kemenko PM akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan agar program pemberdayaan masyarakat dan ketangguhan iklim berjalan lebih terpadu serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat desa tidak hanya mampu menghadapi risiko perubahan iklim, tetapi juga tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, mandiri, dan keluar dari kemiskinan.
