TVRINews – Jakarta
Kementerian Kelautan dan Perikanan rampungkan pembangunan tahap pertama dan bentuk satgas operasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengonfirmasi bahwa fase pertama proyek strategis nasional, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), telah mencapai penyelesaian penuh. Sebanyak 65 titik lokasi pembangunan dilaporkan rampung 100 persen pada penghujung April 2026.
Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini dirancang sebagai pilar penguatan ekonomi pesisir melalui penyediaan infrastruktur modern bagi masyarakat nelayan.
Guna memastikan aset-aset tersebut tidak terbengkalai, pemerintah secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawal mekanisme operasional di lapangan.
Pengawasan Sistematis melalui Satgas
Langkah taktis KKP ini diperkuat dengan penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026.
Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Satgas Operasionalisasi KNMP untuk bekerja secara sistematis dan efisien.
Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh fasilitas penunjang dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.
"Kami memastikan seluruh infrastruktur berfungsi secara optimal. Satgas akan bertanggung jawab penuh agar transisi menuju tahap operasional berjalan efektif," ujar Trian yang dikutip laman resmi KKP Senin 4 Mei 2026.
Mendorong Swasembada dan Ekonomi Biru
Visi besar di balik KNMP mencakup upaya kolektif dalam mewujudkan swasembada pangan nasional serta implementasi prinsip ekonomi biru.
Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga ditargetkan menjadi motor penggerak lapangan kerja baru dan instrumen pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir yang selama ini sulit terjangkau.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menginstruksikan agar standar kualitas bangunan menjadi prioritas utama.
Fasilitas yang kini tersedia meliputi pabrik es, pergudangan beku (cold storage), pusat kuliner, bengkel armada kapal, hingga kios penyedia logistik nelayan.
Evaluasi dan Tantangan Geografis
Meski telah mencapai target rampung, pihak kementerian memberikan catatan terkait dinamika di lapangan.
Trian mengakui adanya kendala teknis yang sempat menghambat progres pembangunan di beberapa titik, mulai dari sengketa lahan hingga anomali cuaca ekstrem pada awal tahun 2026.
"Kami memohon maaf atas keterlambatan yang terjadi di sejumlah lokasi. Faktor geografis wilayah pesisir yang jauh dari pusat perkotaan menjadi tantangan tersendiri," ungkapnya.
KKP kini memperketat pengawasan pada pembangunan tahap kedua yang mencakup 35 lokasi tambahan.
Evaluasi dari fase pertama akan menjadi cetak biru guna memastikan fase berikutnya berjalan sesuai jadwal demi akselerasi produktivitas nelayan di seluruh penjuru tanah air.
