TVRINews – Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan keberlanjutan program transportasi, ketahanan pangan, dan infrastruktur guna menjaga stabilitas layanan publik.
Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Khusus Jakarta kini memasuki babak baru yang menitikberatkan pada prinsip kesinambungan.
Gubernur Pramono Anung memilih untuk mengesampingkan paradigma "reset kebijakan" dan beralih pada penguatan program-program strategis yang telah berjalan untuk mengukuhkan posisi Jakarta sebagai kota global.
Pemerhati kebijakan publik, Zulfikar Marikar, menilai langkah ini merupakan upaya krusial dalam menjaga stabilitas layanan serta meningkatkan daya saing ekonomi ibu kota di kancah internasional.
"Langkah tersebut mencerminkan pergeseran paradigma kepemimpinan, dari sekadar memperkenalkan program baru menuju penguatan inisiatif berkelanjutan yang fokus pada efektivitas dan kesiapan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan global," ujar Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta.
Integrasi Transportasi dan Ketahanan Pangan
Di bawah kepemimpinan saat ini, sektor transportasi tetap menjadi tulang punggung mobilitas warga.
Skema integrasi antarmoda melalui JakLingko terus diperluas, menghubungkan layanan TransJakarta, MRT, dan LRT.
Berdasarkan data terkini, TransJakarta mampu melayani rata-rata 1,4 juta penumpang setiap hari, sementara MRT Jakarta mencatatkan angka 128 ribu pengguna harian.
Selain mobilitas, ketahanan pangan menjadi pilar penting dalam menghadapi tekanan inflasi.
Pemerintah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Food Station Tjipinang Jaya dan Pasar Jaya.
Program distribusi pangan bersubsidi, termasuk KJP Pangan, dipastikan tetap berjalan guna melindungi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Resolusi Infrastruktur yang Tertunda
Menariknya, administrasi saat ini mulai menyentuh persoalan-persoalan urban yang telah lama mangkrak.
Salah satu langkah nyata adalah pembersihan tiang-tiang monorel di jalur protokol yang selama ini menghambat estetika dan penataan ruang kota.
Di sektor kesehatan, penyelesaian sengketa lahan Rumah Sakit Sumber Waras menjadi prioritas.
Tuntasnya kendala administratif ini membuka jalan bagi pembangunan fasilitas kesehatan bertaraf internasional, sebuah visi yang sempat tertunda dari periode kepemimpinan sebelumnya.
Indikator Ekonomi dan Reformasi Digital
Keberlanjutan kebijakan ini didukung oleh posisi fiskal yang solid. Pada tahun 2026, APBD DKI Jakarta tercatat berada di angka Rp81,32 triliun, di mana 43,06 persen dari total anggaran dialokasikan langsung untuk belanja layanan publik.
Efisiensi birokrasi juga terus ditingkatkan melalui sistem e-budgeting dan e-planning yang transparan.
Hasilnya tercermin pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta tahun 2025 yang mencapai 85,05, serta tingkat kemiskinan yang terjaga di angka 4,04 persen, jauh di bawah angka rata-rata nasional.
"Pendekatan berbasis data sangat penting untuk menjaga arah pembangunan di tengah tantangan urbanisasi dan perubahan iklim," tambah Zulfikar.
Dengan menjaga kesinambungan ini, Jakarta diharapkan lebih mudah membangun sinergi dengan pemerintah pusat serta mitra internasional, terutama dalam pembiayaan infrastruktur hijau dan penguatan ekosistem ekonomi digital di masa depan.
