TVRINews, Jakarta
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan salah satu fokus utamanya setelah dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh adalah mendorong reindustrialisasi guna menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperluas lapangan kerja formal.
Hal itu disampaikan Said Iqbal usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Menurut Said, pertumbuhan ekonomi yang menjadi target pemerintah harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja.
"Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro-growth harus diimbangi dengan pro-poor dan pro-job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," kata Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan deindustrialisasi yang berdampak pada meningkatnya PHK di sektor formal. Karena itu, pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk mampu menghidupkan kembali sektor industri dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
"Industrialisasi sekarang ini mengalami deindustrialisasi. PHK terjadi di sektor-sektor formal, walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengundang investasi baik dalam negeri dan luar negeri untuk memastikan industri kembali, reindustrialisasi," ujarnya.
Sebagai penasihat khusus Presiden, Said mengatakan dirinya akan mengusulkan berbagai pandangan dan analisis kebijakan untuk mendukung upaya reindustrialisasi tersebut.
Menurutnya, sektor formal harus kembali menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja agar para pekerja memiliki kepastian kerja dan pendapatan yang lebih baik.
"Untuk memastikan dihidupkan kembali reindustrialisasi, yaitu sektor formal. Kita ingin sektor formal, para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, dan tempat-tempat kerja lain," tuturnya.
Selain mendorong reindustrialisasi, Said juga menegaskan pentingnya upaya pencegahan PHK. Ia menilai perusahaan dan pekerja perlu mencari berbagai solusi sebelum mengambil langkah pemutusan hubungan kerja.
"Kalau ada ancaman PHK, saya harus memastikan turun ke lapangan bersama kawan-kawan serikat buruh. Kita ajak pengusahanya. Sebelum kamu PHK, misal kurangi dulu jam kerjanya, kurangi dulu shiftnya," ucapnya.
Ia menambahkan, berbagai langkah efisiensi lain juga dapat ditempuh untuk menekan biaya operasional tanpa harus mengorbankan pekerja.
Kemudian, Said menegaskan perannya sebagai penasihat khusus adalah memberikan saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, termasuk upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui reindustrialisasi nasional.
