TVRINews, Manokwari
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Manokwari di SMP Advent Manokwari, Papua Barat, Kamis, 28 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah memandang sekolah swasta sebagai bagian penting dalam membangun pendidikan nasional dan mencetak generasi emas Indonesia 2045.
“Saya berkunjung ke persekutuan gereja-gereja Indonesia dan saat ditanya oleh pengurus majelis pendidikan Kristen pada waktu itu sudah kenal saya lama karena memang memberikan perhatian yang serius untuk bagaimana kita bangsa Indonesia ini menjadi kuat dengan keragaman-keragaman yang kita miliki,”ujar Mu’ti dalam keterangan yang diterima tvrinews, Kamis, 28 Mei 2026.
Ia kemudian menegaskan posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional.
“Ditanya pak menteri bagaimana bapak memandang sekolah swasta dan saya jawab sekolah swasta adalah Mitra strategis pemerintah ini bukan basa-basi,”ucapnya.
Menurut Mu’ti, sekolah swasta memiliki kontribusi besar karena turut menyediakan fasilitas pendidikan secara mandiri untuk mendukung pembelajaran anak-anak Indonesia.
“Kalau kita melihat secara realistis kita bantu sekolah swasta itu mungkin hanya gedungnya saja tanahnya mereka menyediakan sendiri yang kita bangun mungkin hanya beberapa ruang kelas sisanya mereka penuhi sendiri,”jelasnya.
Ia menegaskan peserta didik di sekolah negeri maupun swasta tetap merupakan anak Indonesia yang harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama.
“Dan anak Indonesia semua yang belajar di sekolah negeri maupun swasta adalah anak-anak kita anak Indonesia yang harus kita Didik bersama-sama jadi anak-anak Indonesia yang hebat generasi emas 2045,”lanjutnya.
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah terus berupaya mendukung sekolah swasta, salah satunya melalui program revitalisasi sekolah.
“Tahun ini Pak Bupati Bapak Ibu para hadirin sekalian 23% revitalisasi adalah untuk sekolah-sekolah swasta dan ini komitmen yang akan terus kami bangun bersama-sama,”ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem penerimaan murid baru melalui empat jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan tersebut membuka ruang bagi sekolah swasta ketika kapasitas sekolah negeri telah penuh.
“Ketika nanti di sekolah negeri sudah penuh mereka tidak boleh menambah melebihi ruang kelas yang tersedia mereka tidak boleh menambah murid melebihi ketentuan dalam standar,”tegasnya.
Ia juga menyebut pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk membantu sekolah swasta melalui regulasi yang berlaku.
“Ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 di mana pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk sekolah-sekolah swasta semuanya harus hidup semuanya adalah ekosistem yang harus kita bangun bersama sama,” kata Mu’ti.
Menurutnya, dukungan terhadap sekolah swasta merupakan bagian dari amanat undang-undang yang harus dijalankan pemerintah.
“Karena kita adalah penyelenggara negara pemerintah adalah penyelenggara negara dan penyelenggara negara itu mengurusi semuanya mengurusi negeri dan juga mengurusi swasta,” tuturnya.
