TVRINews, Sumatra
Penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai memasuki fase pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan dijalankan secara bertahap hingga 2028.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen.
“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurut Tito, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi pascabencana.
Ia menjelaskan sejumlah layanan dasar yang sempat terganggu kini sebagian besar telah kembali berjalan, mulai dari layanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi bahan bakar minyak (BBM), jaringan internet, hingga fasilitas kesehatan.
Dari sisi konektivitas, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Sementara itu, jembatan nasional juga telah kembali berfungsi, baik melalui konstruksi permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ucap Tito.
Kemajuan juga terjadi pada sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar telah kembali menjalankan proses belajar mengajar di sekolah masing-masing setelah dilakukan perbaikan.
Meski demikian, sebagian kecil sekolah masih menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain, terutama di kawasan yang memerlukan relokasi. Selain itu, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda dilaporkan terus menurun.
Pemerintah kini mengarahkan fokus pada tahap pemulihan permanen berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta penyelarasan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” tutur Tito.
Renduk pemulihan tersebut dirancang untuk periode 2026 hingga 2028 dengan cakupan 11.512 kegiatan lintas sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.
Tito menegaskan prioritas utama pada tahun pertama akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
