TVRINews, Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan tingkat penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026 mencapai 97,48 persen. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel mengatakan, pihaknya berkomitmen menyampaikan perkembangan realisasi anggaran dan pelaksanaan program secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
"Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujar Didyk dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Didyk menjelaskan, pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2026 meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari tambahan anggaran (ABT) sebesar Rp2,219 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Hingga 31 Juli 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp3,271 triliun atau 31,73 persen terhadap pagu non-ABT. Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyerap Rp2,702 triliun atau 28,77 persen dari target penyerapan.
Adapun Program Dukungan Manajemen mencatat realisasi Rp569,37 miliar atau 62,01 persen. Capaian tersebut bahkan telah melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen.
Salah satu program yang menjadi fokus utama Kementerian PKP adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini mendapat alokasi Rp8,57 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total pagu Kementerian PKP 2026.
Anggaran tersebut ditujukan untuk membantu 400.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman, Anggoro Putro mengungkapkan, minat masyarakat terhadap BSPS jauh melampaui kuota yang tersedia. Hingga saat ini, Kementerian PKP telah menerima 1.898.275 unit usulan atau hampir lima kali lipat dari target awal.
Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual, sebanyak 142.322 unit dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari jumlah tersebut, 113.047 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Untuk progres fisiknya, sebanyak 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit telah mencapai progres lebih dari 30 persen, dan 4.225 unit telah selesai 100 persen.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga mempercepat pembangunan Huntap pascabencana di Sumatera. Tambahan anggaran Rp2,219 triliun pada 2026 dialokasikan untuk pembangunan 7.952 unit Huntap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Secara keseluruhan, pembangunan Huntap ditargetkan mencapai 25.606 unit hingga 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Aceh menjadi provinsi dengan alokasi terbesar, yakni 20.647 unit.
Di sektor pembiayaan, penyaluran KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target Rp38,24 triliun. Penyaluran tersebut diberikan kepada 99.562 debitur.
Sementara itu, KPR Subsidi telah disalurkan kepada 121.363 unit rumah. Pemerintah juga mencatat pipeline permintaan sebanyak 162.010 unit dan ketersediaan pasokan sebanyak 21.077 unit.
Secara keseluruhan, target fisik program Kementerian PKP pada 2026 meningkat menjadi 414.212 unit dengan proyeksi capaian fisik sebesar 92,67 persen.
Kementerian PKP terus mendorong percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas pembangunan. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat penyediaan hunian layak, mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana, serta memastikan keberhasilan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
