TVRINews, Semarang
Menyasar 6,3 juta siswa, program ini mengintegrasikan materi koperasi tanpa menambah beban kurikulum baru sekolah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian pada Jumat, 5 Juni 2026. Langkah strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai koperasi ke dalam kurikulum sekolah ini mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan dibidik untuk menjadi model percontohan di tingkat nasional.
Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Pemprov Jateng, Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), serta gerakan koperasi.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengambil langkah bersejarah, strategis, dan visioner," ujar Menkop Ferry Juliantono di Semarang, dikutip Sabtu, 6 Juni 2026.
Sasar 6,3 Juta Siswa Tanpa Beban Kurikulum Baru
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dirancang untuk menyasar lebih dari 6,3 juta peserta didik di berbagai jenjang pendidikan di Jawa Tengah. Keunggulan program ini terletak pada metode pembelajarannya yang menyisipkan materi perkoperasian ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, sehingga tidak menambah beban mata pelajaran baru bagi siswa.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa koperasi merupakan amanat konstitusi sekaligus sokoguru perekonomian nasional yang harus diperkenalkan sejak dini kepada generasi muda.
"Hari ini kita sedang menanam benih peradaban ekonomi masa depan. Kita sedang menyiapkan jutaan anak-anak Jawa Tengah agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, bergotong-royong, dan mampu membangun kesejahteraan bersama melalui koperasi," kata Ahmad Luthfi.
Strategi Mengikis Sistem Ekonomi Kapitalistik
Menkop Ferry menambahkan, program edukasi ini menjadi instrumen penting untuk mereformasi sistem ekonomi nasional. Menurutnya, arah ekonomi Indonesia yang saat ini cenderung kapitalistik harus perlahan dikembalikan ke jalur Ekonomi Pancasila, di mana koperasi bertindak sebagai salah satu pilar utamanya.
"Melalui program insersi ini, kita ingin kurikulum koperasi secara utuh dapat diajarkan di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Harapannya, provinsi-provinsi lain bisa melakukan hal serupa," tutur Ferry.
Selain penguatan SDM lewat pendidikan, Kemenkop saat ini juga tengah fokus membenahi regulasi dengan mengawal pembahasan RUU Perkoperasian di DPR untuk menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 yang dinilai sudah usang dan kurang adaptif terhadap tantangan zaman.
Proses Kolaboratif Sejak Akhir 2025
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Eddy S. Bramiyanto, menjelaskan bahwa penyusunan program ini tidak dilakukan secara instan. Proses perancangan telah berjalan secara bertahap dan kolaboratif sejak Triwulan IV Tahun 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Melalui sinergi yang kuat, Jawa Tengah diharapkan menjadi pelopor pendidikan perkoperasian yang terintegrasi dalam pembelajaran guna membentuk generasi yang berkarakter gotong royong, berjiwa kewirausahaan, dan memahami ekonomi kerakyatan," pungkas Eddy.
Program jangka panjang ini digadang-gadang akan menjadi investasi besar sektor pendidikan dan ekonomi dalam menyambut visi Indonesia Emas 2045.
