TVRINews, Bandung
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 Bandung, Jawa Barat. Kedatangan Nuzran bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kajian Ombudsman terkait regulasi, kebijakan, serta tata kelola Sekolah Rakyat yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya.
"Kita ingin melihat secara langsung dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat. Ombudsman hadir dalam rangka ikut memberikan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik karena ini adalah kebijakan yang luar biasa," kata Nuzran dalam keterangannya, Sabtu 6 Juni 2026.
Kunjungan diawali dengan pertemuan dan diskusi bersama Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung, Kepala Sentra Wyata Guna Bandung Feri Afrianto, Kepala SRMP 9 Bandung, Kepala SRMA 11 Bandung, guru, tenaga kependidikan, dan stakeholder terkait lainnya.
Setelah itu, rombongan meninjau langsung sarana prasarana Sekolah Rakyat, mulai dari ruang guru, kelas, hingga asrama. Pada kesempatan itu, Nuzran juga sempat berdialog dengan beberapa siswa.
Nuzran menjelaskan bahwa Kemensos telah melakukan perbaikan-perbaikan atas saran dan masukan yang disampaikan oleh Ombudsman, terutama dalam tata kelola seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasana, dan kurikulum.
"Ada delapan, beberapa item saran sudah dilaksanakan oleh pihak Kemensos, terkait dengan tata kelola, terutama dengan sumber daya manusia, sarpras dan kurikulum, dan kita kemarin sudah melihat perbaikan itu sehingga hari ini kami monitoring," jelasnya.
Berdasarkan hasil kunjungannya, Nuzran menyampaikan beberapa masukan seperti dalam pencegahan maladministrasi, rekrutmen SDM, hingga pengusulan lahan Sekolah Rakyat permanen.
"Ombudsman ingin melakukan penguatan untuk Kemensos dalam hal tata kelola, supaya dari awal kita dihulunya untuk memberikan saran, supaya nanti di hilir ini jangan terjadi masalah, jangan terjadi maladministrasi," ujar Nuzran.
Kemudian, Nuzran juga menyoroti soal perekrutan SDM guru dan tenaga kependidikan yang saat ini tengah berlangsung.
"Yang kedua, kita nanti akan juga memberikan beberapa masukan terkait nanti masalah rekrutmen tenaga pendidik. Karena ini sedang berlangsung, karena ke depan nanti ada (kurang lebih) 30 ribu siswa yang akan masuk," ungkapnya.
Terakhir, Nuzran nemberikan masukan terkait percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, terutama dalam hal ini terkait tantangan dalam pengajuan lahan dari pemerintah daerah untuk Sekolah Rakyat permanen. Menurutnya, untuk di kota-kota besar akan sulit mengusulkan lahan dengan luas sekitar 6 sampai 8 hektare, karena ketersediaan lahan yang terbatas.
"Nah kami langsung mengusulkan pada hari ini menemukan beberapa temuan berarti tidak mesti harus 6 sampai 8 hektare tapi nanti dibikin luasannya dalam bentuk bertingkat," kata Nuzran.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung menyampaikan Ombudsman sudah sejak awal ikut mengawal Sekolah Rakyat.
Afrizon menjelaskan secara substansi program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Oleh karena itu, penting memastikan program bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.
"Ini yang perlu kita pastikan, apa namanya kegiatan-kegiatan ini, pembelajaran-pembelajaran di Sekolah Rakyat. Nah sekarang Ombudsman membantu untuk tata kelolanya benar atau tidak, dari sejak awal seperti itu," kata Afrizon.
