TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menargetkan angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi maksimal lima persen pada tahun 2029.
Pemerintah akan memperkuat program pemberdayaan masyarakat dengan menyasar 16.550 desa dan 88 kabupaten/kota prioritas untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Muhaimin mengatakan saat ini terdapat sekitar 22,9 juta jiwa atau 8,07 persen dari populasi Indonesia yang masih berada dalam garis kemiskinan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong perubahan pendekatan dari penyaluran bantuan sosial menjadi pemberdayaan yang membuat masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.
“Paradigma itu adalah agar seluruh orientasi pembangunan menyiapkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” kata Muhaimin dalam acara Dialog Nasional Pemberdayaan: Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas, Rabu, 14 Oktober 2026.
Ia menegaskan anggaran negara harus diarahkan untuk membangun kemampuan masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Menurutnya, kelompok masyarakat miskin yang masih berada pada usia produktif dan memiliki kondisi kesehatan memadai perlu didorong menjadi pelaku pembangunan.
“Setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan, hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat,” ujar Muhaimin.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah akan menjalankan program pemberdayaan secara kolaboratif di 16.550 desa serta 88 kabupaten/kota prioritas.
Penentuan sasaran program juga akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga 4.
Muhaimin menyebut penanganan kemiskinan harus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni mengurangi pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan, serta menghapus kantong-kantong kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Strategi pengurangan beban masyarakat dilakukan melalui jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta akses pendidikan dan transportasi yang terjangkau.
Sementara, peningkatan pendapatan dilakukan dengan memperkuat kemampuan masyarakat agar dapat bekerja dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
“Dengan program pemberdayaan masyarakat ini, kita ingin dorong agar masyarakat miskin yang masih memiliki usia produktif, kesehatan yang memadai, masa depan yang masih bisa diraih, diberi pemberdayaan sehingga mampu produktif dan mandiri,” tutur Muhaimin.
Selain menekan angka kemiskinan, pemerintah menargetkan sedikitnya dua juta orang tidak lagi menerima bantuan sosial menjelang 2029.
Mereka diharapkan beralih menjadi masyarakat yang mandiri dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan melalui pekerjaan maupun kegiatan ekonomi produktif.
Muhaimin menekankan pemberdayaan harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran kementerian dan lembaga, termasuk untuk tahun anggaran 2027. Ia mengingatkan agar program pemberdayaan tidak dikurangi ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
"Investasi pada program pemberdayaan berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial sekaligus memperkuat pendapatan pada masa mendatang," tutur Muhaimin.
Ia juga menyoroti program dengan pendekatan “Kaum Miskin Ekstrem Langsung Kerja” yang dinilainya mampu membuka peluang bagi masyarakat untuk memasuki kegiatan ekonomi produktif.
Melalui strategi pemberdayaan yang terarah dan kolaboratif, pemerintah berharap target penurunan kemiskinan maksimal lima persen pada 2029 dapat tercapai.
