TVRINews, Jakarta
Pemerintah Indonesia memperoleh dukungan dari sejumlah perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) dalam proses negosiasi tarif resiprokal yang tengah berlangsung.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ini diadakan selama lebih dari sepekan ke Washington DC, di mana mereka menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi dan manufaktur terkemuka seperti Google, Boeing, Microsoft, dan Amazon.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan bahwa keterlibatan langsung sektor swasta memegang peranan penting dalam merumuskan solusi yang komprehensif.
“Selama kunjungan ke AS, tim delegasi Indonesia terus berdialog dengan berbagai stakeholders, baik dari pemerintah, asosiasi, maupun sektor usaha. Dengan keterlibatan seluruh pihak ini, hasil dari perundingan akan lebih menyeluruh dan bermanfaat,” ujar Haryo di Jakarta, Rabu, 30 April 2025
Selain bertemu dengan pejabat tinggi AS, termasuk Kantor Perwakilan Dagangan AS (USTR), Menteri Perdagangan AS, Menteri Keuangan AS, dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, delegasi Indonesia juga melakukan diskusi dengan pelaku industri yang memiliki pengaruh besar dalam rantai pasok global, seperti Semiconductor Industry Association (SIA) dan United States-ASEAN Business Council. Mereka juga berdialog dengan lembaga think tank seperti USINDO dan Asia Group.
Pada pertemuan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing dan Google, Indonesia membahas peluang kerja sama dalam hal investasi, alih teknologi, serta sektor ekonomi digital dan manufaktur berteknologi tinggi.
Langkah ini dianggap strategis karena melibatkan pihak-pihak yang secara langsung terdampak oleh kebijakan perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS.
"Posisi Indonesia yang strategis di kawasan Indo-Pasifik dan peran aktifnya dalam forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan APEC telah mendorong terbukanya peluang kerja sama yang lebih luas dengan AS. Ini termasuk potensi dalam sektor investasi dan perdagangan komoditas unggulan," lanjut Haryo.
Sebagai hasil dari pendekatan ini, pemerintah AS memberikan respons yang positif.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Indonesia dan menganggap surat negosiasi dari Menko Airlangga sebagai inisiatif diplomasi yang cerdas dan menunjukkan itikad baik.
Pihak USTR juga telah menunjuk diri mereka sebagai ketua tim negosiator AS dalam menyusun kesepakatan dagang bilateral yang lebih adil.
Untuk memperkuat tindak lanjut negosiasi ini, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan USTR dan membentuk tiga satuan tugas penting.
“Yang pertama, satgas Perundingan RI-AS, Satgas Percepatan Perizinan dan Iklim Investasi, serta Satgas Perluasan Kesempatan Kerja,” ungkapnya
Fokus selanjutnya adalah penyusunan format dan draf awal perjanjian dengan tenggat waktu 60 hari, lebih cepat dari batas penundaan kebijakan tarif selama 90 hari.
Pemerintah Indonesia berharap kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar AS yang telah dijajaki ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Menko Airlangga juga mengingatkan para pelaku ekonomi untuk terus meningkatkan daya saing dan bersiap mencari alternatif pasar baru di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Hak Pekerja Korban PHK Terpenuhi
