TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan deregulasi harus menjadi langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, penyempurnaan regulasi perlu membuka ruang partisipasi masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang merata.
"Ekonomi harus dibangun untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan harus berjalan bersama dengan pemerataan dan keadilan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan mandiri," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Minggu, 26 Juli 2026.
Lebih lanjut, Muhaimin menilai dinamika ekonomi global dan tantangan geopolitik saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Potensi sumber daya alam serta kekuatan ekonomi masyarakat, menurutnya, harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Namun, upaya tersebut membutuhkan regulasi yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, deregulasi dinilai menjadi instrumen penting untuk menghilangkan berbagai hambatan, menyederhanakan proses, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.
"Deregulasi bukan sekadar mengurangi aturan, tetapi memastikan aturan yang ada benar-benar memberikan manfaat. Regulasi harus mempermudah masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidupnya," ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan lintas sektor harus memiliki orientasi yang sama, yakni memperkuat kapasitas masyarakat dan memperluas akses terhadap berbagai peluang ekonomi. Menurutnya, masyarakat kecil, pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, serta kelompok produktif lainnya harus menjadi aktor utama dalam transformasi ekonomi nasional.
Kemudian, Muhaimin juga menekankan pentingnya kebijakan anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung pembangunan ekonomi. Anggaran negara, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan publik, serta program pemberdayaan ekonomi.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur di berbagai daerah telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat karena tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuka akses ekonomi, memperlancar aktivitas usaha, dan menciptakan peluang baru.
"Setiap kebijakan harus memiliki dampak nyata. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat merasakan perubahan, memiliki kesempatan yang lebih besar, dan mampu meningkatkan kemandiriannya," ucapnya.
Ke depan, Muhaimin memastikan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga agar agenda deregulasi berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi rakyat.
"Deregulasi harus menjadi jalan menuju ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Sebab tujuan akhir dari seluruh pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
