TVRINews, Merauke
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Selain mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemerintah memanfaatkan teknologi drone dan sistem pemantauan digital untuk mengidentifikasi titik api secara lebih akurat dan cepat.
Upaya tersebut ditinjau langsung Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani di Pangkalan Udara Johannes Abraham Dimara, Merauke, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi dukungan operasi udara sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tambahan dalam penanganan karhutla.
Berdasarkan pemantauan BNPB selama tiga hari terakhir, sejumlah wilayah di Merauke, termasuk Okaba, terdeteksi memiliki titik api.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit swasta yang tercatat memiliki konsentrasi titik api paling tinggi selama periode pemantauan tersebut.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan hasil pemantauan udara dan sistem digital menunjukkan wilayah konsesi perusahaan tersebut menjadi salah satu lokasi dengan kemunculan titik api paling dominan. Informasi itu menjadi dasar untuk mempercepat verifikasi dan penanganan oleh petugas di lapangan.
“Wilayah-wilayah seperti Okaba dan beberapa wilayah lainnya di Merauke memang memiliki titik api. Namun, dari hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, titik api paling banyak terlihat di wilayah konsesi perusahaan itu,” kata Kristomei dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Sabtu, 31 Oktober 2026.
BNPB kini mengoptimalkan penggunaan drone dan sistem pemantauan digital untuk mengetahui posisi titik api sekaligus mengidentifikasi status penguasaan lahan tempat kebakaran terjadi.
Dengan informasi tersebut, petugas dapat melakukan pengecekan secara lebih cepat dan terarah, termasuk di wilayah konsesi perkebunan maupun kawasan hutan.
“Sekarang kita mempunyai sistem yang bisa melihat langsung ke titiknya. Lahan-lahan konsesi atau hutan itu milik siapa, bisa kita lihat hari ini,” ujar Kristomei.
Kristomei meminta BPBD dan aparatur kewilayahan menindaklanjuti informasi titik api yang terdeteksi melalui sistem tersebut.
Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta aparat penegak hukum juga perlu diperkuat agar setiap kemunculan titik api segera diperiksa dan ditangani.
Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas. Informasi peringatan dini yang terhubung dengan petugas di lapangan memungkinkan titik api diverifikasi sejak awal.
“Ketika ada pemunculan titik api di layar pemantauan, langsung diinformasikan kepada TNI-Polri maupun petugas pemadam di wilayah untuk mengecek apakah benar ada titik api di lokasi tersebut. Cara seperti ini cukup efektif. Ketika api belum besar, sudah bisa dipadamkan oleh petugas maupun masyarakat yang ada di wilayah,” ujar Kristomei.
Selain memperkuat pemantauan, BNPB bersama BMKG mengevaluasi kebutuhan dukungan operasi pemadaman, termasuk melalui OMC. Kristomei mengatakan, strategi penanganan karhutla harus disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kondisi lingkungan setiap wilayah.
Untuk Papua Selatan, BNPB masih mengkaji metode penanganan yang sesuai. Selain penggunaan natrium klorida (NaCl) dalam OMC, opsi penggunaan bahan semai lain seperti dry ice juga menjadi bagian dari kajian teknis berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan operasi.
“Kami datang ke sini untuk melihat dan mendata apa lagi yang bisa dilakukan di lapangan, sehingga kebakaran di kawasan perkebunan maupun wilayah lainnya bisa terus ditekan dan segera dipadamkan. Curah hujan masih terbatas, sehingga kita perlu melihat langkah tambahan yang bisa dilakukan, apakah melalui operasi modifikasi cuaca dengan NaCl, dry ice, atau metode lain yang sesuai,” ucap Kristomei menjelaskan.
Ia menambahkan terdapat empat provinsi yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Selatan.
BNPB melakukan pemantauan langsung untuk mengevaluasi penanganan di masing-masing wilayah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
“Kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Papua Selatan ini agar dampaknya tidak meluas dan berlangsung lebih panjang. Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah dan kondisi yang berbeda, sehingga penanganannya juga harus disesuaikan,” tutur Kristomei.
Kristomei menegaskan penanganan bencana tetap mengutamakan kemampuan pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat sesuai kebutuhan. Apabila kapasitas daerah tidak mencukupi, BNPB akan mengupayakan bantuan tambahan.
“Penanganan tetap dilakukan oleh daerah terlebih dahulu. Apa yang bisa dikerjakan daerah harus dioptimalkan. Namun, apabila ada hal yang tidak bisa ditangani dan membutuhkan bantuan pusat, kami akan mencarikan dan memberikan dukungan yang diperlukan,” kata Kristomei.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan bahwa pelaksanaan OMC harus memperhitungkan intensitas curah hujan yang tepat.
Hujan yang diupayakan perlu cukup untuk membantu pembasahan lahan dan pemadaman, tetapi tidak berlebihan hingga berpotensi memicu bencana hidrometeorologi lain, seperti banjir.
“Air tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Seperti yang terjadi di Sumatra beberapa waktu lalu, curah hujan pernah lebih dari 100 milimeter dan kondisi tersebut dapat menyebabkan banjir,” ujar Faisal.
Ia juga menjelaskan sebagian wilayah Indonesia berpotensi mengalami kondisi basah pada pekan tersebut.
Namun, kondisi itu tidak serta-merta menandakan Papua Selatan telah memasuki musim hujan. Karena itu, pelaksanaan OMC tetap membutuhkan analisis atmosfer dan prakiraan cuaca khusus untuk wilayah sasaran.
BMKG akan menyampaikan peta wilayah yang berpotensi mengalami kemunculan titik api baru. Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi petugas dan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan, pencegahan, serta pemadaman sedini mungkin.
Selain peta potensi kebakaran, BMKG juga akan menyediakan informasi prakiraan hujan lebat melalui sistem pemantauan cuaca. Informasi tersebut mencakup wilayah yang berpotensi mengalami hujan dalam rentang tiga hingga sepuluh hari ke depan, dengan perincian hingga tingkat kecamatan.
“Dari sistem pemantauan BMKG, kami juga akan menyampaikan kapan hujan lebat berpotensi terjadi dan wilayah mana yang perlu menyiapkan antisipasi. Prakiraan ini mencakup tiga hingga sepuluh hari ke depan, dengan kerapatan jaringan informasi hingga tingkat kecamatan,” ucap Faisal.
Pelaksanaan OMC untuk mendukung penanganan darurat karhutla di Papua Selatan dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober hingga 5 November 2026. Operasi tersebut didukung pesawat Cessna Caravan C208B dengan nomor registrasi PK-SCG.
Hingga Jumat, 30 Oktober 2026, OMC telah melaksanakan 13 sorti penyemaian awan dengan total penggunaan bahan semai NaCl sebanyak 13.000 kilogram.
Operasi ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran guna membantu pembasahan lahan dan penanganan karhutla.
Melalui sinergi BNPB, BMKG, TNI-Polri, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, penanganan karhutla di Papua Selatan terus diperkuat.
Pemanfaatan teknologi pemantauan, informasi cuaca, dan operasi udara diharapkan mempercepat identifikasi serta penanganan titik api agar kebakaran tidak meluas.
